Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat total realisasi belanja negara di wilayah NTB mencapai sebesar Rp7,99 triliun yang setara 29,05 persen dari pagu APBN sebanyak Rp27,20 triliun.
"Untuk komponen belanja pemerintah pusat terealisasi Rp1,8 triliun (24,16 persen dari pagu)," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani di Mataram, Jumat.
Ratih menjelaskan belanja pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat dengan rincian sektor pendidikan sebesar Rp566,76 miliar, sektor ekonomi Rp185,52 miliar, sektor kesehatan Rp65,90 miliar, dan sektor agama Rp63,54 miliar.
Sedangkan, transfer ke daerah atau TKD terealisasi Rp6,19 triliun yang setara 30,87 persen dari pagu sebanyak Rp20,07 triliun. Kinerja penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana desa, dan dana alokasi khusus fisik lebih baik dari tahun sebelumnya.
Perbaikan transfer ke daerah tersebut seiring perbaikan kinerja pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah serta kenaikan pagu dibanding tahun sebelumnya.
Melalui komponen dana bagi hasil, imbuh Ratif, pemerintah pusat telah menyalurkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam Rp1,85 triliun serta pemungutan pajak yang dilakukan di Provinsi NTB Rp1,08 triliun.
Baca juga: Realiasi pendapatan negara di NTB hingga 30 Juni 2024 capai Rp4,79 triliun
Di sisi lain, melalui komponen dana desa yang diberikan kepada 968 desa di lingkup Provinsi NTB —yang telah memenuhi syarat salur— telah mendapatkan penyaluran dana desa total Rp551,86 miliar dengan pemanfaatan yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai, dukungan program ketahanan pangan, hingga pengembangan potensi dan keunggulan desa.
Hingga akhir April 2025, pemerintah pusat telah menggelontorkan belanja bantuan sosial di Nusa Tenggara Barat untuk membantu masyarakat rentan.
Program-program seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial lainnya terus disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan guna menjaga daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi, terutama di tengah dinamika perekonomian regional.
Sampai April 2024, bantuan sosial yang telah disalurkan berupa bantuan pangan non-tunai sebesar Rp301,88 miliar, program keluarga harapan sebesar Rp222,43 miliar, bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial anak yatim piatu sebesar Rp28,15 miliar, serta bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp42,07 miliar.
Baca juga: Pelaku pariwisata di NTB diminta tak bergantung belanja pemerintah
Baca juga: Pemprov NTB gencarkan pasar murah dongkrak belanja masyarakat
