Realiasi pendapatan negara di NTB hingga 30 Juni 2024 capai Rp4,79 triliun

Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah tersebut hingga 30 Juni 2024, mencapai Rp4,79 triliun atau setara 49,14 persen dari target.

Kepala Kanwil DJPb Nusa Tenggara Barat Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan realisasi pendapatan tersebut tumbuh 122,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Penerimaan itu sebagian besar dari pajak," ujarnya di Mataram, Jumat.

Ratih menuturkan penerimaan perpajakan menyumbang 91,2 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp4,37 triliun. Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP menyumbang 8,8 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp419,64 miliar.

Pajak pertambahan nilai atau PPN menyumbang pendapatan paling besar yang menandakan pertumbuhan ekonomi sudah mulai berjalan.

Menurutnya, kenaikan belanja negara juga memperlihatkan manfaat ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Nusa Tenggara Barat.

"Harapan kami segera bisa dinikmati masyarakat karena belanja sudah mulai dilaksanakan," kata Ratih.

Sisi belanja negara mampu mengalami pertumbuhan sebesar 7,15 persen year over year (yoy) yang didukung oleh membaiknya realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 4,6 persen yoy dan transfer ke daerah sebesar 8,53 persen.

Hingga semester I 2024, belanja pemerintah pusat mencapai Rp4,22 triliun. Realisasi itu didominasi oleh belanja barang sebesar Rp1,72 triliun atau setara 44,75 persen dari pagu dan belanja pegawai mencapai Rp1,88 triliun atau sekitar 57,67 persen dari pagu.

Belanja modal turut memberi andil terhadap belanja pemerintah pusat atau belanja kementerian/lembaga sebesar Rp612,35 miliar yang setara 37,56 persen dari pagu.

Adapun belanja bantuan sosial direalisasikan sebesar Rp11,02 miliar dari pagu tahun ini sebanyak Rp20,19 miliar. Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja lingkung Nusa Tenggara Barat.

Sebanyak lima kementerian/lembaga dengan realisasi belanja tertinggi di Nusa Tenggara Barat adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kepolisian.

Ratih menyampaikan bahwa belanja pemerintah menunjukkan pengaruh terhadap proses ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

"Begitu belanja pemerintah nanti tidak terkumpul banyak di akhir tahun, artinya ini ekonomi mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik," pungkasnya.