Mataram (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Nusa Tenggara Barat, mendorong pelaku pariwisata tak bergantung pada belanja pemerintah guna menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah.
Anggota DPRD NTB, Muhammad Nashib Ikroman di Mataram, Senin, mengatakan industri perhotelan selama ini memang terlalu bergantung pada belanja pemerintah, sehingga dampaknya kembali dirasakan oleh pelaku perhotelan jika ada kebijakan pemerintah berupa efisiensi belanja.
"Jika jika belanja pemerintah murni menjadi tulang punggung usaha hotel berarti ada sesuatu yang keliru dalam penyelenggaraan industri hotel kita sehingga di momentum ini kita mulai melakukan penyesuaian, harus lebih kreatif dalam market atau pemasaran dan lainnya," ujarnya.
Menurut dia, belanja pemerintah yang ditunjukkan dengan kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, pameran atau MICE, seharusnya hanya menjadi salah satu komponen bisnis hotel. Artinya, MICE tidak menjadi tulang punggung bisnis perhotelan agar tetap bisa bertahan di segala kondisi.
Baca juga: NTB dorong pariwisata berkelanjutan agar mampu bersaing dengan Bali
Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Timur ini mengatakan, pemerintah memang harus membantu tumbuh kembang-nya industri di daerah, termasuk industri usaha perhotelan ini.
Namun hal itu tak berarti hanya berbelanja di hotel. Sebab yang lebih penting yaitu bagaimana lahir sebuah program jangka panjang yang sifatnya berkelanjutan.
"Tak boleh kebijakan pemerintah itu bentuknya 'charity' kepedulian, seperti ketika dia bermasalah harus dibantu dengan belanja. Namun harus berupa program yang lebih sistemik dan lebih berjangka panjang, sebab jangan sampai setelah berhenti belanja, malah kolaps lagi," jelas anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB ini.
Baca juga: Legislator soroti minimnya penerangan jalan ke destinasi wisata NTB
Terkait dengan kondisi lesunya okupansi hotel saat ini, Ikroman meminta agar industri hotel tak buru-buru membuat keputusan untuk merumahkan atau mem-PHK karyawan. Industri hotel didorong untuk lebih kreatif dalam berusaha, seperti misalnya promosi-promosi menarik hingga paket pelayanan makanan dan minuman atau F&B service kepada tamu yang tak menginap.
"Kita jangan tergesa-gesa mem-PHK karyawan, karena terkait efisiensi pemerintah ini kan kita belum tahu size-nya seperti apa. Ini sedang mencari format baru. Lebih baik minta ke pemerintah program apa yang menghidupkan industri misalnya menambah flight dan lainnya," katanya.
Baca juga: Menteri Pariwisata perkuat pengembangan wisata Mandalika Lombok
Baca juga: Menteri Pariwisata luncurkan gerakan wisata bersih di Mandalika Lombok
Baca juga: Wagub ajak warga Lombok Utara persiapkan diri hadapi pariwisata
Baca juga: Sebanyak 10 kawasan pariwisata di NTB terintegrasi
