Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Raden Nuna Abriadi menyoroti minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) menuju destinasi wisata di wilayah itu.
Nuna sapaan karibnya di Mataram, Kamis, mengaku miris melihat minim-nya PJU tersebut, justru berada di wilayah yang menjadi lumbung pendapatan asli daerah (PAD) seperti kawasan pariwisata. Mulai Senggigi, Sekotong, Narmada di Lombok Barat, Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Teluk Nare di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Padahal, pajak PJU itu adalah wewenang pemda kabupaten/kota, bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
"Lantas dikemanakan pajak PJU itu, ini aneh daerah pariwisata utama NTB, kok gelap gulita," tegas Raden Nuna Abriadi.
Menurut dia, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dibebankan kepada setiap pelanggan PLN melalui tagihan listrik bulanan. Hal itu, masuk menjadi komponen sumber pendapatan daerah dalam APBD kabupaten/kota.
Baca juga: Anggota DPR RI soroti PJU di Pulau Lombok tak merata
Untuk itu, ia heran jika dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya.
"Siapa pun pelanggan PLN, pasti membayar PPJU. Tapi ironisnya, di banyak daerah, lampu jalan justru tidak ada. Pemerintah kabupaten/kota harusnya punya perencanaan matang agar dana ini kembali ke rakyat dalam bentuk penerangan yang layak dengan bergandengan tangan dengan PLN," ujarnya.
Untuk itu Sekretaris Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB ini mendesak pemda kabupaten/kota jujur untuk mengalokasikan PPJU sesuai kebutuhan riil masyarakat, terutama di lokasi strategis seperti kawasan wisata.
Bahkan, ia menyoroti perlunya inovasi dalam penyediaan penerangan jalan, seperti pemanfaatan teknologi tenaga surya.
"NTB ini kaya matahari. Kenapa tidak dimaksimalkan?Tak harus bergantung pada diesel dengan kerja sama dengan PLN kan bisa sehingga akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju ke Mataram dan BIL ke Mandalika enggak mati seperti saat ini," katanya.
Baca juga: PAD Lombok Timur dari sektor PJU capai Rp3 miliar per bulan
