Anggota DPR RI soroti PJU di Pulau Lombok tak merata

id NTB,Penerangan Jalan Umum Pulau Lombok ,PJU Lombok Tak Merata,Anggota DPR RI Rachmat Hidayat

Anggota DPR RI soroti PJU di Pulau Lombok tak merata

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) 2 Pulau Lombok, Rachmat Hidayat. ANTARA/Nur Imansyah

Mataram (ANTARA) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 Pulau Lombok, Rachmat Hidayat menyoroti penerangan jalan umum (PJU) di Pulau Lombok yang masih tidak merata sehingga gelap gulita meski masyarakat sudah membayar pajak yang dipungut dari setiap pelanggan PLN.

"Keadilan dalam pajak bukan hanya soal siapa yang membayar, tetapi juga siapa yang menikmati manfaatnya. Audit menyeluruh terhadap tata kelola Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) ini wajib dilakukan agar PPJU tidak menjadi pungutan tanpa kepastian manfaat bagi masyarakat," kata Rachmat di Mataram, Senin.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, seluruh masyarakat yang telah membayar PPJU setiap bulan, berhak mendapatkan penerangan jalan yang layak. Itu sebabnya, dirinya menginstruksikan agar seluruh Fraksi PDIP di setiap DPRD kabupaten/kota di Pulau Lombok untuk bertindak agar tidak ada lagi daerah gelap sementara pajak tetap dipungut.

"Seluruh DPRD kabupaten/kota harus memastikan bahwa setiap rupiah dari PPJU ini benar-benar digunakan untuk menerangi jalan rakyat. Bukan hanya sebagai angka dalam laporan keuangan daerah semata," tegas Ketua DPD PDIP NTB ini.

Baca juga: Anggota DPR RI tekankan pentingnya kolaborasi daerah dan legislatif

Dua hari selepas perayaan Idul Fitri, dirinya bersama sejumlah kolega menyempatkan diri berkeliling memantau situasi di Pulau Lombok dan mendapati bagaimana sebagian besar jalan-jalan raya yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, kondisinya gelap gulita di malam hari.

Kondisi jalan raya yang terang benderang hanya terdapat di Kota Mataram. Sementara di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, penerangan jalan di malam hari sangatlah memprihatinkan.

Diketahui, PPJU dibebankan kepada semua pelanggan listrik PLN sebagai bentuk kontribusi terhadap penerangan jalan di daerahnya. Pajak ini dipungut langsung PLN dan tercantum dalam tagihan listrik bulanan setiap pelanggan. Sesuai UU, besaran pajak minimal 3 persen dan maksimal 10 persen dari setiap tagihan sesuai kebijakan tiap Pemerintah Daerah. PLN kemudian menyetor pajak yang terkumpul ke kas daerah.

Baca juga: Anggota DPR: Pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi untuk perlindungan

Rachmat mengungkapkan, terjadinya kesenjangan antara pembayaran PPJU dan manfaat yang diterima masyarakat sangatlah mencemaskan. Apalagi, realitas yang menunjukkan banyaknya jalan yang gelap karena tidak memiliki penerangan yang memadai, sementara masyarakat tetap diwajibkan membayar PPJU, bukanlah terjadi baru-baru ini. Melainkan sudah terjadi bertahun-tahun.

"Ketimpangan antara pelanggan yang membayar PPJU dan wilayah yang menikmati penerangan jalan masih menjadi masalah utama kita. Banyak pelanggan PLN di pedesaan atau daerah terpencil tetap dikenakan PPJU, padahal di wilayah mereka tidak ada penerangan jalan umum sama sekali," beber Rachmat.

Membiarkan hal tersebut terus berlanjut, berarti kata Rachmat, sama saja dengan melanggengkan kesan bahwa PPJU lebih bersifat sebagai pajak wajib tanpa keadilan distribusi manfaat.

Oleh karena itu, dirinya menuntut digelar-nya audit menyeluruh terhadap tata kelola PPJU. Selain itu, ia juga menuntut digelar-nya pemetaan kebutuhan penerangan jalan di setiap daerah agar distribusi manfaat pajak lebih merata.

Pemerintah daerah kata Rachmat, harus melakukan pemetaan wilayah yang masih minim penerangan jalan dan menyusun 'roadmap' pengadaan serta pemeliharaannya. Pajak yang dipungut dari pelanggan PLN juga harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan penerangan di tiap wilayah. Prioritas utama adalah jalan protokol, jalan pemukiman, dan jalan pedesaan yang saat ini belum mendapatkan penerangan sama sekali.

Baca juga: Anggota DPR RI: Kebijakan tarif Trump jadi momentum perkuat pangan lokal

Selain itu, menurut Rachmat, pemetaan kebutuhan penerangan jalan tersebut diperlukan untuk memastikan skema tarif PPJU benar-benar adil sehingga tidak seperti saat ini, terkesan justru lebih menguntungkan pelanggan di perkotaan sebagai pihak yang lebih banyak menikmati penerangan jalan.

Efektivitas penggunaan dana PPJU juga harus menjadi atensi. Sebab saat ini, muncul kesan bagaimana pemerintah daerah sering mengalokasikan PPJU untuk penerangan di jalan-jalan utama. Sementara jalan di permukiman, pedesaan, dan jalan lingkungan tetap gelap.

Demikian halnya dengan pemeliharaan dan efisiensi pengelolaan infrastruktur penerangan jalan umum. Sudah menjadi rahasia umum, banyak lampu jalan yang mati atau rusak dalam waktu lama tanpa perbaikan. Padahal pungutan pajak jalan terus.

Hingga saat ini pun, Rachmat menegaskan, dirinya tidak pernah mendengar adanya standar pelayanan minimal untuk perbaikan dan pemeliharaan penerangan jalan. Hal yang membuat layanan ini terkesan tidak akuntabel. Padahal, harusnya ada mekanisme yang jelas dan terukur dalam penggunaan dana PPJU untuk pemeliharaan rutin, termasuk target perbaikan lampu jalan dalam waktu tertentu.

Di sisi lain, potensi penyimpangan dalam penggunaan PPJU juga harus dicegah. Mekanisme yang ada saat ini memungkinkan dana PPJU dapat digunakan untuk keperluan lain di luar penerangan jalan. Misalnya saja untuk belanja pegawai atau proyek daerah yang tidak terkait.

"Pajak untuk rakyat. Manfaatnya pun harus kembali ke rakyat," katanya.