Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi NTT mencatat kinerja belanja satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp409,06 miliar hingga 19 November 2025.
“Berdasarkan laporan konsolidasi, total realisasi belanja lima satker BLU NTT telah mencapai Rp409,06 miliar atau 67,91 persen dari pagu anggaran sebesar Rp602,36 miliar,” kata Kepala Kanwil DJPB Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Rabu.
Ia menyebut kinerja terbaik dicatat sektor kesehatan dengan realisasi 70,83 persen dari pagu Rp66,33 miliar, didorong percepatan program layanan rawat jalan dan peningkatan belanja barang untuk penunjang medis.
Pada sektor pendidikan, realisasi mencapai 68,32 persen dari pagu Rp485,77 miliar, ditopang percepatan belanja pengembangan sarana digitalisasi kampus dan revitalisasi fasilitas pembelajaran.
Sementara itu, BLU pengelola otorita kawasan pariwisata mencatat realisasi mencapai 47,23 persen dari pagu Rp22,95 miliar.
“DJPb NTT menilai positif atas peningkatan eksekusi program di tengah tantangan fiskal berupa adanya efisiensi anggaran,” kata Adi.
Satker BLU juga dinilai semakin adaptif dalam mengelola pendapatan layanan, sehingga dapat mengalokasikan belanja dengan lebih tepat sasaran. Peningkatan kinerja menjelang akhir tahun 2025 dipengaruhi percepatan proses pengadaan, peningkatan kemampuan perencanaan anggaran, serta optimalisasi penggunaan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLU.
Baca juga: Purbaya perpanjang PPN DTP rumah 100 persen
Baca juga: Menkeu Purbaya sebut APBN tak tanggung beban utang kereta cepat
Meski demikian, kata Adi, satker dengan serapan di bawah 65 persen perlu mendapat perhatian khusus dan diminta memperkuat monitoring serta mempercepat proses pengadaan terkait dengan kendala pembebasan lahan.
Adi menegaskan Kanwil DJPb NTT terus mendorong kinerja BLU untuk memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, mempercepat penyerapan anggaran pada triwulan IV 2025, dan memastikan setiap belanja memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik.
