Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, membentuk kelurahan pelopor demokrasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 27 November 2024.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Muslih Syuaib di Mataram, Jumat, mengatakan, pembentukan kelurahan pelopor demokrasi ini sebagai tindak lanjut dari program KPU Provinsi NTB melalui desa/kelurahan pelopor demokrasi.
"Untuk di Mataram, kelurahan pelopor demokrasi kami bentuk di kampung nelayan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan," katanya.
Baca juga: Polisi kawal ketat pemeriksaan kesehata peserta pilkada 2024 di Mataram
Kelurahan Bintaro dipilih menjadi lokasi program kelurahan pelopor demokrasi karena tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2019 tercatat sekitar 53 persen.
Dengan tingkat partisipasi pemilih 53 persen itu, Kelurahan Bintaro menjadi kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih terendah dibandingkan 50 kelurahan lain di Kota Mataram.
"Kalau kelurahan-kelurahan lain, rata-rata 60 persen lebih," katanya.
Baca juga: Bawaslu Mataram kawal proses pendaftaran dua cakada
Terkait dengan itulah, Kelurahan Bintaro ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program kelurahan pelopor demokrasi yang dijadwalkan mulai bulan September 2024.
Dalam pelaksanaannya, kata Muslih, KPU akan membentuk kader demokrasi yang beranggotakan sekitar 50-60 orang perwakilan dari warga di Kelurahan Bintaro.
Sebanyak 50-60 perwakilan warga tersebut berasal dari berbagai unsur di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu, remaja, pelaku UMKM, termasuk perwakilan penyandang disabilitas dan lainnya.
"Mereka akan kami edukasi politik terkait bagaimana upaya agar masyarakat dapat bersama-sama mengajak warga untuk menyalurkan hak pilih pada 27 November 2024," katanya.
Baca juga: KPU Mataram terima dua pasangan bakal calon wali kota
Melalui program kelurahan pelopor demokrasi, diharapkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang demokrasi serta peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak, bisa dilanjutkan ke keluarga, atau kelompok masing-masing.
"Biasanya kalau yang sampaikan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan lainnya bisa lebih optimal dan tepat sasaran sebab langsung menyentuh masyarakat," katanya.
Menurutnya, program kelurahan pelopor demokrasi itu dijadwalkan berlangsung sampai November 2024 atau sebelum pencoblosan, karena ini sifatnya sosialisasi partisipasi pemilih.
"Harapan kami, melalui program kelurahan pelopor demokrasi, partisipasi pemilih di Kelurahan Bintaro bisa meningkat. Begitu juga kelurahan-kelurahan lain," katanya.
Baca juga: Paslon Aria-Weis siapkan program bangun Mataram dari kampung
Di sisi lain, Muslih mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2019 di Kelurahan Bintaro, salah satunya karena saat kegiatan pencoblosan, warga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan masih berada di tengah laut.
"Inilah yang juga kami upayakan, bagaimana agar masyarakat bisa menyalurkan hak pilih sebelum melaut, atau pulang sebelum penutupan jadwal pencoblosan," katanya.
Baca juga: Paslon AQUR daftar pilkada 2024 ke KPU Mataram
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Muslih Syuaib di Mataram, Jumat, mengatakan, pembentukan kelurahan pelopor demokrasi ini sebagai tindak lanjut dari program KPU Provinsi NTB melalui desa/kelurahan pelopor demokrasi.
"Untuk di Mataram, kelurahan pelopor demokrasi kami bentuk di kampung nelayan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan," katanya.
Baca juga: Polisi kawal ketat pemeriksaan kesehata peserta pilkada 2024 di Mataram
Kelurahan Bintaro dipilih menjadi lokasi program kelurahan pelopor demokrasi karena tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2019 tercatat sekitar 53 persen.
Dengan tingkat partisipasi pemilih 53 persen itu, Kelurahan Bintaro menjadi kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih terendah dibandingkan 50 kelurahan lain di Kota Mataram.
"Kalau kelurahan-kelurahan lain, rata-rata 60 persen lebih," katanya.
Baca juga: Bawaslu Mataram kawal proses pendaftaran dua cakada
Terkait dengan itulah, Kelurahan Bintaro ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program kelurahan pelopor demokrasi yang dijadwalkan mulai bulan September 2024.
Dalam pelaksanaannya, kata Muslih, KPU akan membentuk kader demokrasi yang beranggotakan sekitar 50-60 orang perwakilan dari warga di Kelurahan Bintaro.
Sebanyak 50-60 perwakilan warga tersebut berasal dari berbagai unsur di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu, remaja, pelaku UMKM, termasuk perwakilan penyandang disabilitas dan lainnya.
"Mereka akan kami edukasi politik terkait bagaimana upaya agar masyarakat dapat bersama-sama mengajak warga untuk menyalurkan hak pilih pada 27 November 2024," katanya.
Baca juga: KPU Mataram terima dua pasangan bakal calon wali kota
Melalui program kelurahan pelopor demokrasi, diharapkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang demokrasi serta peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak, bisa dilanjutkan ke keluarga, atau kelompok masing-masing.
"Biasanya kalau yang sampaikan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan lainnya bisa lebih optimal dan tepat sasaran sebab langsung menyentuh masyarakat," katanya.
Menurutnya, program kelurahan pelopor demokrasi itu dijadwalkan berlangsung sampai November 2024 atau sebelum pencoblosan, karena ini sifatnya sosialisasi partisipasi pemilih.
"Harapan kami, melalui program kelurahan pelopor demokrasi, partisipasi pemilih di Kelurahan Bintaro bisa meningkat. Begitu juga kelurahan-kelurahan lain," katanya.
Baca juga: Paslon Aria-Weis siapkan program bangun Mataram dari kampung
Di sisi lain, Muslih mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2019 di Kelurahan Bintaro, salah satunya karena saat kegiatan pencoblosan, warga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan masih berada di tengah laut.
"Inilah yang juga kami upayakan, bagaimana agar masyarakat bisa menyalurkan hak pilih sebelum melaut, atau pulang sebelum penutupan jadwal pencoblosan," katanya.
Baca juga: Paslon AQUR daftar pilkada 2024 ke KPU Mataram