Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (DJPb NTB) mengungkap keberadaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berperan besar untuk penurunan angka tengkes di Nusa Tenggara Barat.
Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan anggaran penanganan tengkes atau stunting hingga Agustus 2024 mencapai Rp16,64 triliun yang setara dengan 59,70 persen dari pagu.
"Untuk penanganan stunting ada Rp16,64 triliun. Ada beberapa daerah yang angka stuntingnya masih tinggi di NTB," ujarnya dalam ALCo Regional NTB di Mataram, Kamis.
Ratih menuturkan APBN memuat anggaran percepatan penurunan tengkes melalui tiga intervensi, yaitu intervensi sensitif mencapai Rp16,54 triliun (60,25 persen), intervensi spesifik sebesar Rp58,07 miliar (19,52 persen), dan intervensi dukungan sebanyak Rp42,22 miliar (34,64 persen) yang melibatkan berbagai instansi serta sektor.
Baca juga: DPRD NTB mendorong penanganan tengkes masuk program aspirasi
APBN untuk penanganan tengkes di Nusa Tenggara Barat tersebut utamanya digunakan untuk penyelenggaraan bantuan program sembako senilai Rp8,63 triliun maupun penyelenggaraan bantuan sosial program keluarga harapan sebesar Rp5,44 triliun.
Kemudian, pembiayaan spesifik JKN/KIS untuk cakupan penduduk yang menjadi penerima bantuan iuran dalam JKN/KIS (PK-20) Rp2,39 triliun; serta pembinaan gizi dan kesehatan ibu, anak, maupun imunisasi sebesar Rp38,65 miliar.
Berdasarkan data survei kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2023, angka tengkes di Nusa Tenggara Barat mencapai 24,6 persen.
Angka prevalensi tengkes di Nusa Tenggara Barat berada cukup tinggi bila dibandingkan angka prevalensi tengkes di Indonesia yang berjumlah 21,5 persen.
Salah satu penyebab utama tengkes adalah masih banyak keluarga yang berada dalam kemiskinan, sehingga berakibat rendahnya akses terhadap makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak.
Intervensi pemerintah pusat melalui APBN menjadi harapan kuat untuk menurunkan angka tengkes di Nusa Tenggara Barat melalui pendekatan spesifik, sensitif, dan dukungan.
Baca juga: Menko PMK tak yakin stunting turun di angka 0,1 persen
Baca juga: DP2KB Mataram membentuk kelompok dapur sehat atasi ketengkesan
Baca juga: DP2A Mataram mencegah tengkes melalui pendewasaan usia perkawinan
Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan anggaran penanganan tengkes atau stunting hingga Agustus 2024 mencapai Rp16,64 triliun yang setara dengan 59,70 persen dari pagu.
"Untuk penanganan stunting ada Rp16,64 triliun. Ada beberapa daerah yang angka stuntingnya masih tinggi di NTB," ujarnya dalam ALCo Regional NTB di Mataram, Kamis.
Ratih menuturkan APBN memuat anggaran percepatan penurunan tengkes melalui tiga intervensi, yaitu intervensi sensitif mencapai Rp16,54 triliun (60,25 persen), intervensi spesifik sebesar Rp58,07 miliar (19,52 persen), dan intervensi dukungan sebanyak Rp42,22 miliar (34,64 persen) yang melibatkan berbagai instansi serta sektor.
Baca juga: DPRD NTB mendorong penanganan tengkes masuk program aspirasi
APBN untuk penanganan tengkes di Nusa Tenggara Barat tersebut utamanya digunakan untuk penyelenggaraan bantuan program sembako senilai Rp8,63 triliun maupun penyelenggaraan bantuan sosial program keluarga harapan sebesar Rp5,44 triliun.
Kemudian, pembiayaan spesifik JKN/KIS untuk cakupan penduduk yang menjadi penerima bantuan iuran dalam JKN/KIS (PK-20) Rp2,39 triliun; serta pembinaan gizi dan kesehatan ibu, anak, maupun imunisasi sebesar Rp38,65 miliar.
Berdasarkan data survei kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2023, angka tengkes di Nusa Tenggara Barat mencapai 24,6 persen.
Angka prevalensi tengkes di Nusa Tenggara Barat berada cukup tinggi bila dibandingkan angka prevalensi tengkes di Indonesia yang berjumlah 21,5 persen.
Salah satu penyebab utama tengkes adalah masih banyak keluarga yang berada dalam kemiskinan, sehingga berakibat rendahnya akses terhadap makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak.
Intervensi pemerintah pusat melalui APBN menjadi harapan kuat untuk menurunkan angka tengkes di Nusa Tenggara Barat melalui pendekatan spesifik, sensitif, dan dukungan.
Baca juga: Menko PMK tak yakin stunting turun di angka 0,1 persen
Baca juga: DP2KB Mataram membentuk kelompok dapur sehat atasi ketengkesan
Baca juga: DP2A Mataram mencegah tengkes melalui pendewasaan usia perkawinan