Akademisi dukung penguatan kohesi sosial untuk mantan napiter di Kota Bima

id PROKOHESI, Akademisi UM Bima, Mantan Napiter Kota Bima

Akademisi dukung penguatan kohesi sosial untuk mantan napiter di Kota Bima

Dr. Ihlas, M.Pd, SH menyampaikan pendapat terkait PROKOHESI yang diluncurkan oleh THC dan NC untuk mantan Napiter di Kota Bima. (ANTARA/Ady Ardiansah)

Kota Bima (ANTARA) - Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima (UM Bima) Dr. Ihlas Hasan, mendukung program penguatan kohesi sosial (Prokohesi) untuk ketahanan masyarakat dan mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami memandang kegiatan ini sangat positif untuk mencegah untuk gerakan ekstrimis berbasis kekerasan dan kerentanan/permasalahan sosial di daerah ini," ungkapnya saat memberi tanggapan dalam kegiatan peluncuran PROKOHESI oleh The Habibie Center (THC) dan Nusa Tenggara Center (NC) di Ruma Dining, Selasa.

Dikatakannya, program ini merupakan reintegrasi mantan napiter dan returner (Migran Indonesia/TKI dari wilayah Timur Tengah).

"Kami dari akademisi mendukung penuh kegiatan ini, dengan catatan harus benar-benar ada baseline. Data-data yang konkrit sesuai dengan konteks lokalitas kearifan Bima," jelasnya.

"Identifikasi ini penting, agar kegiatannya tepat sasaran, efektif dan efisien. Karena bicara tentang program harus efektivitas dan terukur," sambung Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ekonomi UM Bima ini.

Baca juga: THC-NC luncurkan program penguatan kohesi sosial untuk mantan napiter di Kota Bima

Ihlas menegaskan, program ini harus didukung penuh oleh pemerintah daerah dan perlu keterlibatan semua pihak.

"Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan program ini berjalan sendiri. Karena tujuannya, untuk memperkuat tatanan sosial di Kota Bima dan melawan/menghilangkan paham-paham the radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi selama ini,” ujarnya.

Dosen pascasarjana UM Bima ini menuturkan, THC dan NC sebagai official program ini harus duduk bareng dengan pihak-pihak terkait yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan yang serupa/mirip untuk para eks napiter ini.

"Tujuannya untuk mengukur dan mendapatkan data yang valid. Sejauhmana program yang dijalankan, kendala yang dihadapi, titik kelemahan dan kesuksesan nya dimana saja," bebernya.

"Sehingga program ini tidak overlapping dan jangan sampai program yang akan berjalan selama tiga tahun ini tidak membuahkan hasil," tegasnya.

Sementara itu, senior program officer THC Johari efendi dan perwakilan NC Rangga menuturkan. Pihaknya, dalam waktu-waktu awal ini akan banyak mendengar dan bersilaturahmi dengan pihak-pihak terkait.

"Kami akan datang ke tokoh-tokoh sentral masyarakat di wilayah sasaran kegiatan ini, untuk mendengar dan melihat langsung upaya-upaya mereka selama ini pada para mantan napiter," jelasnya.

Baca juga: Kementan-Densus 88 sinergi libatkan mantan napiter

Ia menjelaskan, program ini adalah program nasional bernama Kohesi Kota Bima dan saat ini berbarengan dengan kohesi Kabupaten Morowali.

"Tujuannya untuk penguatan tatanan masyarakat untuk mencegah ekstremisme dan mendorong tatanan sosial masyarakat Bima lebih maju," ungkapnya.

"Kami mendorong bagaimana PROKOHESI Kota Bima Bisa ditingkat nasional. Itu yang kita harapkan bersama," sambung Johari.

Program ini, lanjutnya, akan berjalan selama tiga tahun dan arealnya di tiga Kecamatan yakni Raba, Mpunda dan Asakota. "Terdiri dari Kelurahan Penatoi, Kendo dan Jatiwangi," bebernya.

Harapannya, program ini bisa diterima oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bima.

"Kami berharap PROKOHESI ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan/membangun Kota Bima yang maju dan bisa. Jangan berpikir program ini milik THC dan NC saja," imbuhnya.

"Untuk itu dibutuhkan komunikasi dan kerjasama yang baik serta peran serta semua pihak," harapnya.

Baca juga: BNPT mengajak penyintas dan mitra deradikalisasi untuk rekonsiliasi

Peluncuran kegiatan ini, dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari unsur TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, pejabat pemerintah daerah, Densus 88, dan LSM.

Sebagai informasi, The Habibie Center adalah lembaga independen dan nirlaba yang didirikan oleh Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, pada tahun 1999. Lembaga ini berfokus pada penguatan demokrasi, tehnologi, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat yang inklusif.

Baca juga: Kalapas Salemba apresiasi lima napiter bacakan ikrar setia NKRI