Mataram (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Muhktar kembali menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2024.
"Tanpa ASN yang netral, saya yakin pilkada tidak akan berjalan aman dan tenteram. Itulah sebabnya saya meminta seluruh ASN untuk benar-benar menjaga netralitasnya," kata Muhktar melalui keterangan tertulis di Mataram, Rabu.
Muhktar menyatakan keterlibatan ASN yang tidak netral dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di masyarakat. Bahkan BKN kini telah menggunakan aplikasi yang memudahkan pemantauan terhadap ASN.
"Sekarang, dengan aplikasi ini, tidak ada lagi rahasia bagi ASN. Semua gerak-gerik dapat dipantau secara digital, dan itulah risiko yang harus dihadapi oleh ASN yang melanggar aturan netralitas," katanya.
Ketua Bawaslu Kota Bima Atina juga mengingatkan bahwa netralitas ASN merupakan kunci utama untuk menjaga ketertiban dalam proses pilkada.
"Jika ASN tidak netral, proses pilkada akan tercederai. Netralitas ASN sangat diperlukan demi terciptanya pilkada yang damai dan adil," ucapnya.
"Tanpa ASN yang netral, saya yakin pilkada tidak akan berjalan aman dan tenteram. Itulah sebabnya saya meminta seluruh ASN untuk benar-benar menjaga netralitasnya," kata Muhktar melalui keterangan tertulis di Mataram, Rabu.
Muhktar menyatakan keterlibatan ASN yang tidak netral dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di masyarakat. Bahkan BKN kini telah menggunakan aplikasi yang memudahkan pemantauan terhadap ASN.
"Sekarang, dengan aplikasi ini, tidak ada lagi rahasia bagi ASN. Semua gerak-gerik dapat dipantau secara digital, dan itulah risiko yang harus dihadapi oleh ASN yang melanggar aturan netralitas," katanya.
Ketua Bawaslu Kota Bima Atina juga mengingatkan bahwa netralitas ASN merupakan kunci utama untuk menjaga ketertiban dalam proses pilkada.
"Jika ASN tidak netral, proses pilkada akan tercederai. Netralitas ASN sangat diperlukan demi terciptanya pilkada yang damai dan adil," ucapnya.