Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mewakili Indonesia dalam Forum Parlemen Asia untuk Kependudukan dan Pembangunan (AFPPD) yang diselenggarakan di Bali untuk membahas tentang berbagai tantangan bagi wilayah Asia-Pasifik, termasuk Indonesia di bidang kependudukan.
"Indikator (kependudukan) di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, kalau bergerak sedikit saja akan mempengaruhi indikator global. Untuk itu perlu ada penyikapan tersendiri atas fenomena penduduk di kawasan ini yang semakin menua, dengan anak-anak yang semakin mengecil jumlahnya,” kata Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Ukik Kusuma Kurniawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa secara keseluruhan selama tiga puluh tahun terakhir, sejalan dengan semangat Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau ICPD, Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip inklusivitas, penentuan nasib sendiri, pemberdayaan, dan hak asasi manusia ke dalam kebijakan-kebijakannya.
"Kami yakin Indonesia memiliki kapasitas untuk mengambil peran yang lebih signifikan dalam kerja sama internasional, khususnya di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, kependudukan serta penurunan stunting di antara negara-negara Asia Pasifik," ujarnya.
Menurut dia, dengan pembangunan yang konsisten di bidang kependudukan, di wilayah Asia dan Pasifik pernikahan dini terus menurun sehingga memungkinkan lebih banyak anak perempuan untuk mengenyam pendidikan, kehamilan remaja yang terus berkurang, harapan hidup rata-rata meningkat dan orang-orang hidup lebih sehat, serta angka kematian ibu dan bayi juga menurun.
Sementara itu, Sekretaris Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) Ermalena Muslim Hasbullah menegaskan pentingnya peran parlemen dan pengambil kebijakan lainnya untuk bersama-sama mengambil langkah agar isu kependudukan dan pembangunan dapat diatasi dengan baik.
“Penurunan tingkat fertilitas yang sekarang sudah hampir mencapai replacement level (kondisi penduduk tumbuh seimbang) 2,14 pada tahun 2023 dan cenderung akan terus menurun, maka lambat atau cepat akan mengikuti kecenderungan dari negara-negara lain,” ujar Ermalena.
Baca juga: Jaktim siap terima keberatan warga terkait penataan NIK
Menurut dia, penurunan fertilitas tersebut akan diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja, di mana jika dikelola dengan baik melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, akan memperoleh bonus demografi.
Direktur Regional International Planned Parenthood Federation for East and Southeast Asia and Oceania Region (IPPF ESEAOR) Tomoko Fukuda berharap forum AFPPD dapat menguatkan kerja sama dan menyusun kembali kebijakan yang mendukung kehormatan serta hak asasi manusia di bidang kesehatan reproduksi.
"Secara bersama-sama kita dapat bersuara lantang pada mereka yang tidak menaruh perhatian terhadap isu kesehatan reproduksi,” katanya.
Baca juga: Israel manfaatkan konflik regional untuk perluas pendudukan
Menurut dia, ada tiga pilar penting yang perlu diperhatikan, yakni terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan isu remaja di wilayah Asia dan Pasifik.
“Meskipun banyak kemajuan, namun masih banyak pekerjaan rumah. Perempuan masih mengalami tidak adanya kesetaraan,” ucapnya.
Pertemuan yang bertema “Mengatasi Tiga Pilar dan ICPD Pasca 30 Tahun” tersebut akan berlangsung hingga Rabu (9/10) untuk menjadi wadah diskusi penting bagi para anggota parlemen dari negara-negara Asia-Pasifik untuk membahas isu-isu kependudukan, pembangunan berkelanjutan, serta krisis perubahan iklim yang semakin mendesak.
"Indikator (kependudukan) di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, kalau bergerak sedikit saja akan mempengaruhi indikator global. Untuk itu perlu ada penyikapan tersendiri atas fenomena penduduk di kawasan ini yang semakin menua, dengan anak-anak yang semakin mengecil jumlahnya,” kata Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Ukik Kusuma Kurniawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa secara keseluruhan selama tiga puluh tahun terakhir, sejalan dengan semangat Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau ICPD, Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip inklusivitas, penentuan nasib sendiri, pemberdayaan, dan hak asasi manusia ke dalam kebijakan-kebijakannya.
"Kami yakin Indonesia memiliki kapasitas untuk mengambil peran yang lebih signifikan dalam kerja sama internasional, khususnya di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, kependudukan serta penurunan stunting di antara negara-negara Asia Pasifik," ujarnya.
Menurut dia, dengan pembangunan yang konsisten di bidang kependudukan, di wilayah Asia dan Pasifik pernikahan dini terus menurun sehingga memungkinkan lebih banyak anak perempuan untuk mengenyam pendidikan, kehamilan remaja yang terus berkurang, harapan hidup rata-rata meningkat dan orang-orang hidup lebih sehat, serta angka kematian ibu dan bayi juga menurun.
Sementara itu, Sekretaris Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) Ermalena Muslim Hasbullah menegaskan pentingnya peran parlemen dan pengambil kebijakan lainnya untuk bersama-sama mengambil langkah agar isu kependudukan dan pembangunan dapat diatasi dengan baik.
“Penurunan tingkat fertilitas yang sekarang sudah hampir mencapai replacement level (kondisi penduduk tumbuh seimbang) 2,14 pada tahun 2023 dan cenderung akan terus menurun, maka lambat atau cepat akan mengikuti kecenderungan dari negara-negara lain,” ujar Ermalena.
Baca juga: Jaktim siap terima keberatan warga terkait penataan NIK
Menurut dia, penurunan fertilitas tersebut akan diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja, di mana jika dikelola dengan baik melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, akan memperoleh bonus demografi.
Direktur Regional International Planned Parenthood Federation for East and Southeast Asia and Oceania Region (IPPF ESEAOR) Tomoko Fukuda berharap forum AFPPD dapat menguatkan kerja sama dan menyusun kembali kebijakan yang mendukung kehormatan serta hak asasi manusia di bidang kesehatan reproduksi.
"Secara bersama-sama kita dapat bersuara lantang pada mereka yang tidak menaruh perhatian terhadap isu kesehatan reproduksi,” katanya.
Baca juga: Israel manfaatkan konflik regional untuk perluas pendudukan
Menurut dia, ada tiga pilar penting yang perlu diperhatikan, yakni terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan isu remaja di wilayah Asia dan Pasifik.
“Meskipun banyak kemajuan, namun masih banyak pekerjaan rumah. Perempuan masih mengalami tidak adanya kesetaraan,” ucapnya.
Pertemuan yang bertema “Mengatasi Tiga Pilar dan ICPD Pasca 30 Tahun” tersebut akan berlangsung hingga Rabu (9/10) untuk menjadi wadah diskusi penting bagi para anggota parlemen dari negara-negara Asia-Pasifik untuk membahas isu-isu kependudukan, pembangunan berkelanjutan, serta krisis perubahan iklim yang semakin mendesak.