Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University) Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik mengatakan upaya penanganan stunting di Indonesia perlu melibatkan partisipasi berbagai pihak melalui kerja sama lintas sektor.
"Stunting tidak dapat diatasi hanya oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). BKKBN memerlukan kerja sama lintas sektor. Misalnya, untuk mencuci tangan sebelum makan, kita memerlukan ketersediaan air, dan itu adalah tanggung jawab Kementerian PUPR," katanya dalam keterangan di Jakarta pada Selasa.
Hal itu ia sampaikan dalam kuliah umum bertema "Isu-Isu Kependudukan" di Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate, Maluku Utara pada Senin (7/10)
Selain itu, Damanik juga mendorong mahasiswa untuk berperan aktif menciptakan inovasi penanganan stunting dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya di daerah Indonesia, termasuk di Maluku Utara.
Baca juga: Dosen IPB sebut pentingnya produksi dan konsumsi pangan
"Ini adalah tugas mahasiswa untuk berinovasi dalam mengelola kekayaan alam kita. Seharusnya, tidak ada lagi anak yang mengalami stunting di Provinsi Maluku Utara," ujar dia.
Damanik menekankan bahwa masa 1.000 hari pertama kehidupan adalah waktu krusial (golden age) bagi tumbuh kembang anak dimana pada periode tersebut sel otak anak sedang berkembang pesat.
"Sel otak anak yang normal dapat menyimpan tiga juta memori, sementara anak yang terkena stunting jauh lebih terbatas," kata Damanik yang merupakan Guru Besar di Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University.
Baca juga: Presiden lantik Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi Nasional
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nopian Andusti menekankan pentingnya inovasi di daerah untuk menurunkan stunting, utamanya di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun.
"Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting perlu berbagai inovasi di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) atau posyandu yaitu desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan memiliki peran yang besar dalam penyelamatan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)," ujarnya.
Nopian menegaskan stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi sehingga intervensi di 1.000 HPK sangat menentukan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.*
"Stunting tidak dapat diatasi hanya oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). BKKBN memerlukan kerja sama lintas sektor. Misalnya, untuk mencuci tangan sebelum makan, kita memerlukan ketersediaan air, dan itu adalah tanggung jawab Kementerian PUPR," katanya dalam keterangan di Jakarta pada Selasa.
Hal itu ia sampaikan dalam kuliah umum bertema "Isu-Isu Kependudukan" di Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate, Maluku Utara pada Senin (7/10)
Selain itu, Damanik juga mendorong mahasiswa untuk berperan aktif menciptakan inovasi penanganan stunting dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya di daerah Indonesia, termasuk di Maluku Utara.
Baca juga: Dosen IPB sebut pentingnya produksi dan konsumsi pangan
"Ini adalah tugas mahasiswa untuk berinovasi dalam mengelola kekayaan alam kita. Seharusnya, tidak ada lagi anak yang mengalami stunting di Provinsi Maluku Utara," ujar dia.
Damanik menekankan bahwa masa 1.000 hari pertama kehidupan adalah waktu krusial (golden age) bagi tumbuh kembang anak dimana pada periode tersebut sel otak anak sedang berkembang pesat.
"Sel otak anak yang normal dapat menyimpan tiga juta memori, sementara anak yang terkena stunting jauh lebih terbatas," kata Damanik yang merupakan Guru Besar di Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University.
Baca juga: Presiden lantik Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi Nasional
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nopian Andusti menekankan pentingnya inovasi di daerah untuk menurunkan stunting, utamanya di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun.
"Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting perlu berbagai inovasi di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) atau posyandu yaitu desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan memiliki peran yang besar dalam penyelamatan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)," ujarnya.
Nopian menegaskan stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi sehingga intervensi di 1.000 HPK sangat menentukan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.*