Tak cukup susu, Wabup Lombok Barat dorong pendampingan total keluarga stunting

Lombok Barat (ANTARA) - Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan pentingnya penanganan stunting secara langsung ke sasaran melalui intervensi spesifik yang didukung konvergensi lintas sektor.

Hal itu disampaikannya saat pembekalan dan monitoring bidan asuh yang menangani balita berisiko stunting di Aula Dinas Kesehatan Lombok Barat, Rabu (4/2).

“Sejak saya menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, kami memilih fokus pada intervensi spesifik karena di sanalah kunci percepatan berada. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak stunting, bukan hanya bergerak berdasarkan asumsi,” kata Nurul Adha.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dari evaluasi mendalam terhadap lambannya pencapaian target penurunan stunting. Salah satu temuan penting adalah belum optimalnya pelibatan dokter spesialis anak dalam proses penanganan.

Karena itu, Pemkab Lombok Barat menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk melakukan skrining langsung terhadap balita stunting usia 0–2 tahun.

Hasilnya, sekitar 1.500 anak stunting berhasil diidentifikasi secara detail, mulai dari kondisi medis hingga kebutuhan gizinya. Lombok Barat pun menjadi satu-satunya daerah di NTB yang melibatkan dokter spesialis anak secara langsung dalam program intervensi spesifik, sehingga mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi.

Baca juga: Wabup Lombok Barat perkuat peran bidan asuh

Nurul Adha menyampaikan, pemberian susu khusus sebagai bagian dari intervensi spesifik tidak bisa berdiri sendiri. Tingkat keberhasilan sangat bergantung pada kepatuhan konsumsi dan pendampingan berkelanjutan. Dari evaluasi terakhir, tingkat kepatuhan minum susu baru mencapai sekitar 80 persen, yang berbanding lurus dengan capaian perbaikan status gizi anak.

“Semakin kuat pendampingan, semakin besar peluang anak keluar dari stunting. Karena itu peran bidan asuh sangat strategis, tidak hanya memberi, tapi memastikan,” ujarnya.

Selain intervensi spesifik, Wabup menekankan pentingnya penguatan intervensi sensitif yang melibatkan banyak sektor, seperti pendidikan, sanitasi, perumahan layak, pengentasan kemiskinan, hingga pencegahan perkawinan anak. Menurutnya, stunting kerap ditemukan pada keluarga miskin dengan rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, serta pola asuh dan konsumsi pangan yang tidak sehat.

Baca juga: Memutus akar persoalan sosial di NTB

Ia mendorong Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk mengambil peran lebih terstruktur dalam pendampingan sensitif, dengan pembagian tugas yang jelas hingga tingkat desa. Setiap bidan diharapkan memiliki indikator kinerja yang terukur dalam mendampingi anak dan keluarga berisiko stunting.

“Kalau peran IBI ini efektif dan terukur, kami siap memperkuat dukungan anggaran. Saya yakin bidan adalah ujung tombak yang sangat memahami persoalan ibu dan anak,” katanya.

Dengan sinergi bidan, PKK, OPD terkait, dan masyarakat, Nurul Adha optimistis Lombok Barat mampu menurunkan angka stunting hingga enam persen pada 2026.

“Kalau kita bekerja bersama, target itu bukan sesuatu yang mustahil,” pungkasnya.

Baca juga: Anggota DPR RI ajak warga Kuripan Lombok Barat dukung program MBG