Program MBG perlu diiringi edukasi tak menikah usia dini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diiringi dengan edukasi untuk tidak menikah dini agar program tersebut efektif untuk mencegah stunting.

Dalam konsolidasi bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menyukseskan Program MBG bagi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di Kota Cilegon, Banten, Mendukbangga Wihaji menegaskan penurunan stunting tidak bisa tercapai hanya dengan Program MBG saja.

"Kita dikasih tugas Presiden untuk mengantar MBG, dan kuncinya ada di keluarga. Salah satu penyebab stunting adalah asupan gizi, tetapi masih ada tiga faktor penyebab lainnya yakni air bersih, sanitasi, dan pernikahan dini. Kalau menikah dini itu berdasarkan penelitian para dokter, ada kemungkinan 99 persen anaknya bisa stunting," ujar Mendukbangga Wihaji.

Mendukbangga juga mengemukakan upaya penurunan stunting sangat penting untuk menjaga stabilitas demografi, selain melalui kontrasepsi atau KB.

"Kontrasepsi ini menjaga Sumber Daya Manusia (SDM) kita agar tidak stunting, tapi setelah itu kita juga harus tetap memantau supaya anak-anak kita ini terukur berat badan dan tingginya. Jadi kelahirannya diukur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga terukur," ucap Mendukbangga Wihaji.

Di Kota Cilegon, angka stunting tercatat sebesar 19 persen. Angka tersebut memang sudah berada di bawah persentase nasional sebesar 19,8 persen, tetapi pemerintah masih menargetkan stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun 2029.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN terus berupaya menurunkan angka stunting melalui pemberian asupan gizi, perbaikan sanitasi, hingga bantuan renovasi rumah yang berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Baca juga: Pernikahan usia matang dukung keluarga lebih produktif

Sementara itu Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan pihaknya terus melakukan penguatan kader untuk peningkatan gizi dalam rangka penurunan stunting di kotanya.

"Apa yang menjadi kewenangan kami akan kita tuntaskan, bareng-bareng kita data masyarakat yg berisiko stunting, kita sinkronkan dengan MBG," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah perkuat koordinasi fokuskan distribusi MBG 3B

Saat ini kebutuhan dapur MBG untuk Kota Cilegon sebanyak 45 unit, sedangkan yang sudah beroperasi 35 unit.

"Bulan ini tambah tiga jadi 38. Dapur-dapur tersebut kami harapkan bisa menjangkau masyarakat agar disinkronkan dengan MBG 3B, agar masyarakat yang berhak mendapatkan bisa kita tunaikan," ucap Wali Kota Robinsar.