Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat memprioritaskan dan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana sebagai isu utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD).
Sekretaris Bappeda Kota Bima yang juga merupakan Tim Penyusun RPJMD Kota Bima, Arif Roesman mengatakan dalam proses penyusunan dokumen, beberapa tahapan telah dilalui, seperti persiapan, pembentukan tim, pengumpulan data, serta informasi capaian pembangunan dari periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi isu strategis dan tantangan masa depan.
"Selain itu, dilakukan pula telaah terhadap berbagai dokumen seperti RPJPN, RTRW, KLHS, dan dokumen sektoral lainnya, termasuk kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana," ujarnya melalui keterangan tertulis di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan aksi perubahan ini memberikan kemudahan bagi tim penyusun RPJMD Kota Bima 2025-2029 dalam memetakan program prioritas. Sebab, isu kebencanaan menjadi salah satu prioritas di Kota Bima, mengingat dampak besar dari bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2016 dan potensi bencana lainnya yang telah di identivikasi.
"Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan ekologi yang signifikan. Oleh karena itu, Kota Bima menyambut baik Surat Edaran BNPB Nomor 8 Tahun 2024, yang mengarahkan pengintegrasian isu kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan," terangnya.
Baca juga: Tercatat ada 84 kejadian bencana di NTB hingga September 2024
Bappeda Kota Bima saat ini sedang menunggu hasil evaluasi RPJPD 2025-2045, yang saat ini berada di tingkat provinsi. Penyesuaian sesuai arahan pemerintah pusat dan provinsi pun sedang dilakukan. Selain itu, rencana teknokratik yang berfokus pada isu strategis dan arah pembangunan juga tengah disusun, mengacu pada dokumen RPJPD tahap 1 (2025-2029).
"Isu kebencanaan dan lingkungan merupakan prioritas utama di Kota Bima. Dalam RPJMD, dari 13 isu strategis, lingkungan dan kebencanaan berada di urutan pertama," ujarnya.
Visi Kota Bima untuk 20 tahun ke depan adalah mewujudkan kota yang maju, berkelanjutan, dan religius. Keberlanjutan ini sangat erat kaitannya dengan aspek ekologi dan kebencanaan, di samping aspek ekonomi dan sosial budaya.
Selain itu, salah satu dari 8 misi pembangunan Kota Bima adalah misi keempat yang berkaitan dengan lingkungan dan kebencanaan. Indikator utama daerah (IKU) yang menjadi prioritas adalah indeks KLHS dan indeks risiko bencana. Inovasi yang dilakukan oleh Taifukurrahman akan menjadi bagian dari strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam BAB 6 dan BAB 7 RPJMD 2025-2029.
Setelah RPJMD ditetapkan menjadi Perda, seluruh perangkat daerah yang terkait dengan isu kebencanaan akan mengintegrasikan pendekatan kebencanaan ini dalam dokumen perencanaan renstra maupun rencana kerja tahunan perangkat daerah.
Baca juga: BNPB bantu tandon air dukung penanganan kekeringan di Lombok Tengah
Inovasi dari diskusi ini diharapkan tidak hanya memudahkan perencanaan di Kota Bima, tetapi juga bisa direplikasi di daerah lain.
"Integrasi isu kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan menjadi langkah penting untuk memastikan sinergi antar daerah dalam menghadapi bencana, yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor," katanya.
Sekretaris Bappeda Kota Bima yang juga merupakan Tim Penyusun RPJMD Kota Bima, Arif Roesman mengatakan dalam proses penyusunan dokumen, beberapa tahapan telah dilalui, seperti persiapan, pembentukan tim, pengumpulan data, serta informasi capaian pembangunan dari periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi isu strategis dan tantangan masa depan.
"Selain itu, dilakukan pula telaah terhadap berbagai dokumen seperti RPJPN, RTRW, KLHS, dan dokumen sektoral lainnya, termasuk kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana," ujarnya melalui keterangan tertulis di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan aksi perubahan ini memberikan kemudahan bagi tim penyusun RPJMD Kota Bima 2025-2029 dalam memetakan program prioritas. Sebab, isu kebencanaan menjadi salah satu prioritas di Kota Bima, mengingat dampak besar dari bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2016 dan potensi bencana lainnya yang telah di identivikasi.
"Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan ekologi yang signifikan. Oleh karena itu, Kota Bima menyambut baik Surat Edaran BNPB Nomor 8 Tahun 2024, yang mengarahkan pengintegrasian isu kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan," terangnya.
Baca juga: Tercatat ada 84 kejadian bencana di NTB hingga September 2024
Bappeda Kota Bima saat ini sedang menunggu hasil evaluasi RPJPD 2025-2045, yang saat ini berada di tingkat provinsi. Penyesuaian sesuai arahan pemerintah pusat dan provinsi pun sedang dilakukan. Selain itu, rencana teknokratik yang berfokus pada isu strategis dan arah pembangunan juga tengah disusun, mengacu pada dokumen RPJPD tahap 1 (2025-2029).
"Isu kebencanaan dan lingkungan merupakan prioritas utama di Kota Bima. Dalam RPJMD, dari 13 isu strategis, lingkungan dan kebencanaan berada di urutan pertama," ujarnya.
Visi Kota Bima untuk 20 tahun ke depan adalah mewujudkan kota yang maju, berkelanjutan, dan religius. Keberlanjutan ini sangat erat kaitannya dengan aspek ekologi dan kebencanaan, di samping aspek ekonomi dan sosial budaya.
Selain itu, salah satu dari 8 misi pembangunan Kota Bima adalah misi keempat yang berkaitan dengan lingkungan dan kebencanaan. Indikator utama daerah (IKU) yang menjadi prioritas adalah indeks KLHS dan indeks risiko bencana. Inovasi yang dilakukan oleh Taifukurrahman akan menjadi bagian dari strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam BAB 6 dan BAB 7 RPJMD 2025-2029.
Setelah RPJMD ditetapkan menjadi Perda, seluruh perangkat daerah yang terkait dengan isu kebencanaan akan mengintegrasikan pendekatan kebencanaan ini dalam dokumen perencanaan renstra maupun rencana kerja tahunan perangkat daerah.
Baca juga: BNPB bantu tandon air dukung penanganan kekeringan di Lombok Tengah
Inovasi dari diskusi ini diharapkan tidak hanya memudahkan perencanaan di Kota Bima, tetapi juga bisa direplikasi di daerah lain.
"Integrasi isu kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan menjadi langkah penting untuk memastikan sinergi antar daerah dalam menghadapi bencana, yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor," katanya.