Pemkot Mataram siapkan Rp3 miliar untuk tambah lahan Wali Kota

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembebasan lahan tambahan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Ramayoga di Mataram, Rabu, mengatakan pembebasan lahan tersebut dilakukan pada bagian depan Gedung Kantor Wali Kota Mataram yang saat ini menjadi konter handphone Atlantis.

"Luas lahan tersebut sekitar 600 meter persegi dan sesuai hasil perhitungan tim appraisal, harga lahan di wilayah tersebut mencapai Rp500 juta per 100 meter persegi," katanya.

Pemerintah Kota Mataram, katanya, menargetkan pembayaran terhadap lahan tersebut pada tahun 2026, agar penataan bagian depan Kantor Wali Kota Mataram bisa segera dilakukan.

Sementara, untuk satu petak lahan lagi di bagian depan, Ramayoga mengaku penyelesaiannya cukup rumit dengan luas lahan sekitar 300 meter persegi.

Baca juga: Terpopuler: Mantan Bupati Lombok Timur diperiksa, pembangunan kantor Wali Kota Mataram hingga empat sekolah swasta ditutup

Lahan tersebut saat ini digunakan untuk berjualan buah dan diketahui lahan itu milik mantan Direktur RSU Provinsi NTB dr H Mawardi Hamri yang menghilang tidak diketahui keberadaanya sejak tahun 2016.

"Lahan tersebut berada persis di depan Gedung Kantor Wali Kota Mataram yang terbangun saat ini, tapi keberadaannya belum jelas. Jadi mungkin kami akan sewa," katanya.

Tetapi untuk kepastian sewa lahan itu pun, prosesnya dipastikan cukup memakan waktu sebab pemerintah kota masih menentukan ke mana uang sewa dibayarkan.

"Sambil menunggu proses sebelum jual beli, kami juga akan kaji penentuan besaran sewa lahan," katanya.

Baca juga: Kantor Wali Kota Mataram siap ditempati akhir tahun 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning sebelumnya mengatakan pembebasan dua petak lahan di depan Kantor Wali Kota Mataram masih ditangani BKD Kota Mataram.

Keberadaan dua petak lahan yang belum dibebaskan itu tidak mempengaruhi jalannya pembangunan tahap pertama karena berada di bagian belakang.

"Kondisi ini sudah diantisipasi sejak awal, agar proses konstruksi tetap berjalan untuk tahap pertama. Untuk lahan yang akan dibebaskan itu menjadi bagian penataan depan," katanya.