Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan dana Rp60 miliar untuk melanjutkan pembangunan fisik Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan pada tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Minggu, mengatakan meskipun tahun depan dilakukan pengurangan anggaran, tapi sesuai arahan pemerintah pusat menyebutkan program prioritas nasional dan prioritas daerah harus tetap berjalan.
"Pembangunan Kantor Wali Kota menjadi salah satu program prioritas daerah, sehingga harus tetap dilanjutkan," katanya.
Karena itu, katanya, tahun 2026 Pembangunan Kantor Wali Kota menjadi salah satu program fisik prioritas daerah yang pembangunannya bisa dilanjutkan tahun depan, agar selesai sesuai dengan target yang ditetapkan yakni pada tahun 2027.
Baca juga: Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram capai 57 persen
Ia mengatakan untuk tahun 2025 pembangunan Kantor Wali Kota dilaksanakan dengan anggaran Rp58 miliar untuk penyelesaian bangunan inti dan kini sedang berjalan.
Sementara tahun 2026, dengan anggaran Rp60 miliar direncanakan untuk pembangunan lanjutan sayap kiri dan kanan serta fasilitas pendukung lainnya.
Untuk tahun 2027, pihaknya belum bisa berandai-andai berapa kebutuhan anggaran. Tapi ditargetkan bisa tuntas dengan total kebutuhan anggaran Rp275 miliar.
"Target tersebut sudah tertuang dalam RPJMD (rencana panjang jangka menengah daerah)," katanya.
Baca juga: Proses pembangunan kantor Wali Kota Mataram lampaui target
Selain Kantor Wali Kota, kata Sekda, program prioritas daerah lainnya antara lain pembangunan jalan jembatan, pemasangan pengaman pantai baik berupa riprap maupun pemecah gelombang.
"Pekerjaan fisik tersebut menjadi prioritas tahun 2026, sebagai upaya penanganan bencana banjir dan abrasi pantai," katanya.
Sementara, beberapa program prioritas pemerintah pusat yang harus didukung pemerintah daerah antara lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Ketahanan Pangan.
"Baik program prioritas pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah harus didukung agar bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan," katanya.
Baca juga: Pembangunan kantor Wali Kota Mataram capai 13,43 persen
Baca juga: Kontraktor pembangunan kantor Wali Kota Mataram diminta optimalkan pekerja lokal
