Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebut gedung kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan siap ditempati akhir tahun 2025.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Rabu, mengatakan proses pembangunan gedung kantor wali kota saat ini sudah mencapai di atas 70 persen.
"Dengan realisasi itu kami optimistis pembangunan tahap pertama bisa selesai sesuai kontrak pada akhir Desember 2025," katanya.
Dengan selesainya pembangunan tahap pertama, kata dia, gedung tersebut sudah bisa ditempati sebab lantai 1,2, dan 3, sudah siap, termasuk untuk fasilitas lift.
Baca juga: Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram dianggarkan Rp60 miliar
Namun untuk pemanfaatannya, lanjut dia, tentu tergantung dengan kebijakan kepala daerah. Apakah yang akan menempati pertama gedung tersebut bagian sekretariat saja atau seperti apa.
"Siapa pun bisa menempati gedung itu sesuai dengan kebijakan kepala daerah," katanya.
Pembangunan gedung Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajahmada, Jempong, Kota Mataram, dimulai pada 30 April 2025 di atas lahan tiga hektare dengan konsep ramah lingkungan.
Untuk tahap pertama, pembangunan kantor wali kota menggunakan anggaran sebesar Rp58 miliar. Dengan anggaran itu pembangunan yang dikerjakan antara lain bangunan inti gedung dengan bentuk fisik empat lantai, pagar depan serta landscape, dan jembatan penghubung dengan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
Baca juga: Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram capai 57 persen
Sementara pembangunan tahap kedua yang direncanakan untuk pembangunan sayap kiri, sayap kanan, halaman belakang, dan fasilitas pendukung lainnya, kata dia, akan dikerjakan pada tahap dua.
Untuk tahap dua, lanjut dia, kemungkinan akan menggunakan sistem anggaran multi-tahun, melalui MoU dengan DPRD Kota Mataram. Pasalnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan Kantor Walikota Mataram sampai rampung mencapai sekitar Rp275 miliar dan ditargetkan rampung tahun 2028.
"Target rampung kantor wali kota mundur dari tahun 2027 menjadi 2028, karena melihat kondisi kemampuan anggaran daerah," katanya.
Baca juga: Proses pembangunan kantor Wali Kota Mataram lampaui target
Untuk kebutuhan anggaran melalui multi-tahun, katanya, Wali Kota Mataram segera menandatangani oU dengan Ketua DPRD Kota Mataram untuk mengusulkan anggaran pembangunan lanjutan selama tiga tahun ke depan.
Pada tahun 2026 alokasi anggaran yang diusulkan Rp60 miliar, kemudian tahun 2027 dan 2028 masing-masing Rp70 miliar, sehingga sisa total kebutuhan anggaran pembangunan kantor wali kota itu sekitar Rp200 miliar.
"Pembangunan kantor wali kota menjadi salah satu prioritas program fisik daerah, sehingga boleh dilanjutkan dan tidak terdampak efisiensi," kata Lale.
Baca juga: Pembangunan kantor Wali Kota Mataram capai 13,43 persen
Baca juga: Kontraktor pembangunan kantor Wali Kota Mataram diminta optimalkan pekerja lokal
