Mataram, 16/10 (Antara)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, bencana gempa bumi yang terjadi di daerah ini memicu rendahnya serapan anggaran sehingga realisasi kuartal III 2018 tidak mencapai target.
"Namun, kami optimistis dalam dua bulan ke depan realisasi anggaran bisa sesuai dengan apa yang direncanakan, bahkan hingga akhir tahun bisa mencapai 100 persen," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Berdasarkan data hasil evaluasi serapan anggaran pemerintah kota menyebutkan, realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD sampai dengan 14 Oktober 2018 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 86,67 persen.
Dimana realisasi fisik baru berada pada angka 62,53 persen dan realisasi keuangan baru 59,31 persen.
Terhadap realisasi itut, wali kota dapat memaklumi karena selain terjadinya bencana gempa bumi, faktor yang menyebabkan belum tercapainya target serapan anggaran itu karena adanya pergeseran anggaran.
"Ada beberapa kegiatan yang kita rubah dan alihkan untuk penanganan pascabencana, sebab saat ini program-program penanganan pascabencana menjadi prioritas," katanya.
Hal senada juga disampaikan Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang, belum tercapainya target serapan anggaran dapat dimaklumi mengingat banyaknya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena adanya kejadian bencana gempa bumi berkepanjangan yang menimpa Kota Mataram.
Namun demikian dipastikan, Pemerintah Kota Mataram akan berupaya untuk mempercepat realisasi dengan terus menggenjot program kerja yang masih mengalami penundaan.
"Tapi, dalam percepatan yang akan dilakukan nanti, kita harapkan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan dalam posisi tergesa-gesa di akhir tahun. Harus tetap memperhatikan kualitas dan juga dilaksanakan secara prosedural," katanya.
Ditambahkannya berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram dinyatakan telah berhasil mencapai realisasi fisik dan keuangan diatas 80 persen dan masuk kategori hijau.
"DP3A menjadi satu-satunya OPD yang masuk kategori hijau dalam penggunaan anggaran sampai dengan trimester ketiga pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun 2018," katanya.
Sementara Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menjadi satu-satunya OPD yang masuk kategori merah, dengn capaian realisasi fisik dan keuangan di bawah 40 persen.
"Sedangkan 47 OPD lain berada dalam kategori kuning dengan capaian bervariasi antara 40-80 persen," kata Martawang menambahkan. Budi Suyanto
"Namun, kami optimistis dalam dua bulan ke depan realisasi anggaran bisa sesuai dengan apa yang direncanakan, bahkan hingga akhir tahun bisa mencapai 100 persen," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Berdasarkan data hasil evaluasi serapan anggaran pemerintah kota menyebutkan, realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD sampai dengan 14 Oktober 2018 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 86,67 persen.
Dimana realisasi fisik baru berada pada angka 62,53 persen dan realisasi keuangan baru 59,31 persen.
Terhadap realisasi itut, wali kota dapat memaklumi karena selain terjadinya bencana gempa bumi, faktor yang menyebabkan belum tercapainya target serapan anggaran itu karena adanya pergeseran anggaran.
"Ada beberapa kegiatan yang kita rubah dan alihkan untuk penanganan pascabencana, sebab saat ini program-program penanganan pascabencana menjadi prioritas," katanya.
Hal senada juga disampaikan Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang, belum tercapainya target serapan anggaran dapat dimaklumi mengingat banyaknya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena adanya kejadian bencana gempa bumi berkepanjangan yang menimpa Kota Mataram.
Namun demikian dipastikan, Pemerintah Kota Mataram akan berupaya untuk mempercepat realisasi dengan terus menggenjot program kerja yang masih mengalami penundaan.
"Tapi, dalam percepatan yang akan dilakukan nanti, kita harapkan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan dalam posisi tergesa-gesa di akhir tahun. Harus tetap memperhatikan kualitas dan juga dilaksanakan secara prosedural," katanya.
Ditambahkannya berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram dinyatakan telah berhasil mencapai realisasi fisik dan keuangan diatas 80 persen dan masuk kategori hijau.
"DP3A menjadi satu-satunya OPD yang masuk kategori hijau dalam penggunaan anggaran sampai dengan trimester ketiga pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun 2018," katanya.
Sementara Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menjadi satu-satunya OPD yang masuk kategori merah, dengn capaian realisasi fisik dan keuangan di bawah 40 persen.
"Sedangkan 47 OPD lain berada dalam kategori kuning dengan capaian bervariasi antara 40-80 persen," kata Martawang menambahkan. Budi Suyanto