Mataram (ANTARA) - Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 100 ton beras cadangan yang diperuntukkan untuk mengantisipasi bencana alam.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan 100 beras cadangan ini saat ini disimpan di gudang-gudang Bulog di 10 kabupaten/kota setempat.
"Cadangan beras kita itu 100 ton disimpan di kabupaten/kota. Dan ini belum ada yang dipakai," ujarnya di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan beras itu akan dikeluarkan bila terjadi bencana alam, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Namun, untuk beras, tidak lagi berada di tanggungjawab Dinas Sosial, melainkan Dinas Ketahanan Pangan.
"Jadi yang keluarkan itu nanti Dinas Ketahanan Pangan, karena bukan lagi kewenangan kita (Dinas Sosial)," kata Aka sapaan akrabnya.
Baca juga: Bulog: stok beras di NTB aman sampai enam bulan ke depan
Menurut Aka, secara kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota sepenuhnya siap menghadapi terjadinya bencana alam. Baik itu untuk pemenuhan kebutuhan pangan, personil, maupun kesiapan sarana prasarana dalam tanggap bencana.
"Secara umum logistik kita siap, ya. Kalau beras kita kurang di gudang, kita isi lagi, isi lagi," ucapnya.
Aka menambahkan dalam menghadapi bencana alam, untuk dapur umum menjadi tanggung jawab Dinas Sosial kabupaten/kota, seperti bencana angin puting beliung yang terjadi Lombok Tengah dan Lombok Barat baru-baru ini.
"Jadi provinsi memberikan dukungan, apa-apa yang dibutuhkan dan kurang di kabupaten/kota dikirimkan oleh provinsi. Selama ini bila tanggap bencana saling memberikan dukungan," katanya.*
Baca juga: Upaya NTB redam gejolak harga beras
Baca juga: Impor beras dongkrak penerimaan bea masuk di Lombok NTB
Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan 100 beras cadangan ini saat ini disimpan di gudang-gudang Bulog di 10 kabupaten/kota setempat.
"Cadangan beras kita itu 100 ton disimpan di kabupaten/kota. Dan ini belum ada yang dipakai," ujarnya di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan beras itu akan dikeluarkan bila terjadi bencana alam, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Namun, untuk beras, tidak lagi berada di tanggungjawab Dinas Sosial, melainkan Dinas Ketahanan Pangan.
"Jadi yang keluarkan itu nanti Dinas Ketahanan Pangan, karena bukan lagi kewenangan kita (Dinas Sosial)," kata Aka sapaan akrabnya.
Baca juga: Bulog: stok beras di NTB aman sampai enam bulan ke depan
Menurut Aka, secara kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota sepenuhnya siap menghadapi terjadinya bencana alam. Baik itu untuk pemenuhan kebutuhan pangan, personil, maupun kesiapan sarana prasarana dalam tanggap bencana.
"Secara umum logistik kita siap, ya. Kalau beras kita kurang di gudang, kita isi lagi, isi lagi," ucapnya.
Aka menambahkan dalam menghadapi bencana alam, untuk dapur umum menjadi tanggung jawab Dinas Sosial kabupaten/kota, seperti bencana angin puting beliung yang terjadi Lombok Tengah dan Lombok Barat baru-baru ini.
"Jadi provinsi memberikan dukungan, apa-apa yang dibutuhkan dan kurang di kabupaten/kota dikirimkan oleh provinsi. Selama ini bila tanggap bencana saling memberikan dukungan," katanya.*
Baca juga: Upaya NTB redam gejolak harga beras
Baca juga: Impor beras dongkrak penerimaan bea masuk di Lombok NTB