Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempertajam penyiapan skema dan strategi pembiayaan perumahan, agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.
"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, di Jakarta, Kamis.
Fahri juga menambahkan adanya subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan.
Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun yang tersebar di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak satu juta unit.
Baca juga: Minister Sirait to devise road map program
Saat ini Kementerian PKP bersama sejumlah pihak terus merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Dalam hal ini, kementerian ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji, juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.
"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," kata Fahri.
Baca juga: Menteri BUMN dan Menteri PKP petakan aset BUMN
Ke depan, ujarnya, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Namun menurut Fahri juga harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik bisa lebih banyak lagi.
"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," katanya lagi.
"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, di Jakarta, Kamis.
Fahri juga menambahkan adanya subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan.
Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun yang tersebar di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak satu juta unit.
Baca juga: Minister Sirait to devise road map program
Saat ini Kementerian PKP bersama sejumlah pihak terus merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Dalam hal ini, kementerian ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji, juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.
"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," kata Fahri.
Baca juga: Menteri BUMN dan Menteri PKP petakan aset BUMN
Ke depan, ujarnya, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Namun menurut Fahri juga harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik bisa lebih banyak lagi.
"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," katanya lagi.