Sumbawa Barat (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Fahri Hamzah mendorong kawasan Maluk Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi model kawasan tambang berkelanjutan.
"Kawasan tambang seperti Maluk harus menjadi contoh pengembangan kawasan yang sustainable," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya di Sumbawa Barat, Senin.
Hal itu disampaikan saat melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna membahas penataan kawasan permukiman di wilayah Maluk, Sumbawa Barat, Minggu (8/2).
"Perlu memulai diskusi lintas sektor agar kawasan ini tidak hanya bertumpu pada industri tambang, tetapi juga didukung sektor lain seperti pariwisata yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah menekankan bahwa kawasan tambang merupakan objek vital nasional yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
Baca juga: 80 persen PDRB Sumbawa Barat dari tambang, Masa depan ekonomi jadi tanda tanya!
Ia menilai pengembangan wilayah di sekitar kawasan tambang perlu diarahkan menjadi kawasan yang memiliki keseimbangan antara industri, lingkungan, dan sektor ekonomi lainnya.
“Keseimbangan lingkungan harus menjadi perhatian semua pihak," katanya.
Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat Marwoto mengatakan perkembangan kawasan Maluk semakin pesat seiring aktivitas industri di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah menilai kawasan Maluk akan semakin padat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengelolaan lingkungan menjadi hal yang mendesak untuk dipersiapkan secara terencana.
"Kawasan Maluk potensi banjir serta tantangan pengembangan sektor agroindustri," katanya.
Baca juga: Ekspor non tambang di NTB melonjak 2.073 persen
Selain itu, pertumbuhan kawasan yang semakin pesat diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan hunian dan penataan kawasan permukiman, termasuk penanganan rumah tidak layak huni yang menjadi bagian dari program pembangunan daerah.
"Rencana pengembangan tahap awal kawasan Maluk mencakup penataan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), pembangunan ruang terbuka, serta penyediaan infrastruktur utilitas dasar guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata," katanya.
Ia mengatakan saat ini luas kawasan kumuh di wilayah tersebut tercatat sekitar 15 hektare dan direncanakan pengembangan ruang terbuka seluas sekitar 10 hektare.
"Itu sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan," katanya.
Baca juga: Amman kantongi rekomendasi ekspor konsentrat tembaga hingga April 2026
Baca juga: Jejak harapan di tanah tambang (Bagian 1)
Baca juga: Jejak harapan di tanah tambang (Bagian 2)
Baca juga: Jejak harapan di tanah tambang (Bagian 3)
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026