NTB canangkan penggunaan tenun bagi seragam ASN
Rabu, 19 Desember 2018 6:31 WIB
Ketua Umum Dekranasda NTB Niken Saptiarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani serta Ketua DWP NTB Hj Ikhsanty Kumala Rimbun Rosiady saat meninjau tenun khas NTB pada acara pencanangan penggunaan kain tenun NTB sebagai seragam dinas ASN di provinsi itu.
Mataram (Antaranews NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah mencanangkan penggunaan kain tenun NTB sebagai seragam dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi itu.
Pencanangan penggunaan kain tenun NTB sebagai seragam dinas itu dilakukan Gubernur NTB didampngi Ketua Umum Dekranasda NTB Niken Saptiarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani di kandor Dinas Perdagangan NTB di jalan Langko Mataram, Selasa.
"Dengan pencanangan ini, maka setiap hari Selasa dan Kamis, seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB akan mengenakan tenun khas daerah sebagai seragamnya," ujarnya saat acara pencanangan pengunaan kain tenun NTB sebagai seragam dinas ASN.
Ia mengatakan penerapan kebijakan yang diusung Dinas Perdagangan sebagai suatu keberanian. Kebijakan itu dinilainya sebagai inovasi yang baik, sehingga diharapkan memacu geliat industri rakyat.
Meski demikian, ia menyatakan tantangan bagi Dinas Perindustrian, untuk menggiatkan industri permesinan.
Jika ingin pemakaian kain khas daerah itu masif, kata dia, maka dituntut memproduksi jumlah yang banyak, dalam waktu lebih cepat, dan harga yang relatif lebih terjangkau.
"Berikan fasilitas mesin yang tak kalah canggih kepada para pelaku usaha kita. Hal itu harus dilakukan, jika tak ingin kesempatan ini diambil alih oleh pengusaha besar dari luar daerah yang canggih," katanya.
Untuk itu, ia berharap, inovasi itu dapat menjadi awal yang baik dan bisa diikuti oleh institusi lain di NTB, baik BUMN, BUMD, maupun institusi swasta.
Turut hadir mendampingi Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Sekda NTB H Rosiady Sayuti, didampingi istri Hj Ikhsanty Kumala Rimbun Rosiady, dan anggota DPR RI H Rahmat Hidayat (*)
Pencanangan penggunaan kain tenun NTB sebagai seragam dinas itu dilakukan Gubernur NTB didampngi Ketua Umum Dekranasda NTB Niken Saptiarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani di kandor Dinas Perdagangan NTB di jalan Langko Mataram, Selasa.
"Dengan pencanangan ini, maka setiap hari Selasa dan Kamis, seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB akan mengenakan tenun khas daerah sebagai seragamnya," ujarnya saat acara pencanangan pengunaan kain tenun NTB sebagai seragam dinas ASN.
Ia mengatakan penerapan kebijakan yang diusung Dinas Perdagangan sebagai suatu keberanian. Kebijakan itu dinilainya sebagai inovasi yang baik, sehingga diharapkan memacu geliat industri rakyat.
Meski demikian, ia menyatakan tantangan bagi Dinas Perindustrian, untuk menggiatkan industri permesinan.
Jika ingin pemakaian kain khas daerah itu masif, kata dia, maka dituntut memproduksi jumlah yang banyak, dalam waktu lebih cepat, dan harga yang relatif lebih terjangkau.
"Berikan fasilitas mesin yang tak kalah canggih kepada para pelaku usaha kita. Hal itu harus dilakukan, jika tak ingin kesempatan ini diambil alih oleh pengusaha besar dari luar daerah yang canggih," katanya.
Untuk itu, ia berharap, inovasi itu dapat menjadi awal yang baik dan bisa diikuti oleh institusi lain di NTB, baik BUMN, BUMD, maupun institusi swasta.
Turut hadir mendampingi Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Sekda NTB H Rosiady Sayuti, didampingi istri Hj Ikhsanty Kumala Rimbun Rosiady, dan anggota DPR RI H Rahmat Hidayat (*)
Pewarta : -
Editor : Nur Imansyah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Terpopuler - Pendidikan
Lihat Juga
PLN NTB Dorong Literasi Kesehatan Anak Lewat Kolaborasi Mahasiswa Internasional
30 November 2025 23:16 WIB
Seni bercerita penting bagi komunikasi anak dan orang tua, kata Raffi Ahmad
16 November 2025 14:51 WIB
Ketua PBNU ajak santri & warga NU jangan kecil hati soal penghinaan pesantren
14 October 2025 15:34 WIB
Guru Besar IPB: Mega potensi ekowisata dimiliki Indonesia tak masuk unggulan Kabinet Merah-Putih
21 September 2025 8:38 WIB