Bima (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mirah Midadan Fahmid meminta pemerintah daerah memperkuat sistem distribusi ikan, menjaga stabilisasi harga, serta memperluas perlindungan sosial bagi nelayan menjelang bulan suci Ramadhan.
Mirah menilai ketersediaan stok ikan di NTB relatif aman, namun tantangan utama terletak pada kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di pasar rakyat.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2025, total stok ikan di cold storage se-NTB mencapai 317.064 kilogram dengan kapasitas penyimpanan 3.076 ton. Sementara di Kota Mataram, stok ikan tercatat sekitar 131.634 kilogram dengan kapasitas 980 ton, sehingga dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Optimalisasi pemanfaatan cold storage, penguatan perikanan budidaya, serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebutuhan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi,” kata Mirah dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA di Bima, Kamis.
Ia menjelaskan, jenis ikan yang tersedia di cold storage antara lain kembung, tongkol, layang, semar, serta sejumlah produk olahan. Adapun konsumsi terbesar masyarakat Lombok berasal dari ikan nila hasil budidaya air tawar yang produksinya relatif stabil.
Baca juga: DPD RI Mirah Midadan soroti peluang besar lapangan kerja hijau di NTB
Untuk memenuhi kebutuhan industri pemindangan, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB juga mendatangkan pasokan ikan dari Jawa Timur.
Mirah menekankan bahwa ketersediaan stok harus diiringi dengan sistem distribusi yang adil dan merata agar pasokan benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau.
“Stok yang aman penting, tetapi yang lebih penting memastikan masyarakat dan konsumen tidak terbebani lonjakan harga akibat rantai distribusi yang tidak efisien,” ujarnya.
Anggota Komite II DPD RI itu juga menyoroti potensi kenaikan harga ikan tangkapan laut saat musim barat, sementara harga ikan budidaya seperti nila relatif stabil di kisaran Rp30 ribu per kilogram.
Baca juga: Jajaki kerja sama, Anggota DPD RI kunjungi ANTARA NTB
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk aktif memantau harga di pasar serta melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.
“Jangan sampai musim barat dijadikan alasan spekulasi harga. Negara harus hadir menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Selain aspek pasokan, Mirah menilai perlindungan sosial bagi nelayan yang terdampak cuaca ekstrem perlu diperkuat. Ia mengapresiasi koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan perangkat daerah serta Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan insidentil, namun meminta skema perlindungan tersebut diperluas.
“Nelayan bukan hanya soal produksi, tetapi juga keberlangsungan hidup. Saat mereka tidak bisa melaut karena cuaca, harus ada jaring pengaman ekonomi yang jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum menjelang Ramadhan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat perikanan budidaya sebagai penyangga ketahanan pangan berbasis perikanan di NTB.
“Jika pasokan aman, harga terkendali, dan nelayan terlindungi, ketahanan pangan berbasis perikanan di NTB akan terjaga,” katanya.
Baca juga: Senator Mirah Midadan dorong evaluasi total sektor pendidikan NTB
Baca juga: Senator Mirah Midadan Fahmid salurkan bantuan air bersih bagi korban banjir Bima
Pewarta : Ady Ardiansah
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
