Lombok Timur (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur meminta pemerinta daerah dan DPRD untuk tidak memberikan suntikan dana kepada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini merugi.

"BUMD di Lombok Timur yang selama ini merugi atau tidak memberikan masukan pendapatan untuk daerah, sebaiknya tidak diberi suntikan dana. Bila perlu dibubarkan saja," kata Ketua Umum HMI MPO Cabang Lombok Timur Wawan Jaya Purnama, Sabtu.

Sebagai bagian dari sistem kontrol, HMI perlu memberikan kritik, saran dan masukan kepada aparat pemerintah daerah terkait efektivitas dari BUMD di Lombok Timur. 

Menurutnya keberadaan BUMD sangat dibutuhkan untuk mendukung roda pemerintahan. "Jika badan usaha tidak bergerak atau merugi tentunya sangat disayangkan. Maka di sini perlunya kebijakan dari pimpinan daerah," ujarnya.

Baca juga: Kurang pengawasan, HMI: Banyak tambak udang di Lombok Timur tak miliki izin lingkungan
Baca juga: Legislator apresiasi penyertaan modal dua BUMD di NTB

Wawan mengatakan, apa yang disampaikan tersebut bagian dari kehati-hatian dari aparatur pemerintah daerah. 

Apalagi, kata dia, berdasarkan dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut hingga saat ini mayoritas BUMD di daerah-daerah di Indonesia masih merugi. Selain itu, lanjut dia, banyak BUMD yang dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk kepentingan pribadi.

Kemendagri mencatat hingga saat ini mayoritas BUMD atau sekitar 1.557 BUMD di seluruh wilayah Indonesia hampir separoh dari jumlah tersebut tidak menghasilkan keuntungan sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak maksimal.

Bahkan, lanjut dia, menurut Mendagri Tito Karnavian, kerugian yang dialami BUMD tidak terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah yang mempekerjakan dan menitipkan keluarga atau kerabat mereka di posisi strategis.

Sebagai langkah tidak lanjut, Mendagri mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah daerah untuk menutup, BUMD yang terus merugi dan tidak dapat diselamatkan. Hal itu dikarenakan, BUMD yang terus beroperasi tanpa menghasilkan keuntungan hanya akan membebani daerah.

Baca juga: KAHMI bangun gedung untuk tampung ide masyarakat
Baca juga: HMI dorong pemerintah berikan pemahaman nasionalisme


Pewarta : ANTARA NTB
Editor : Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2025