Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), tetap berkomitmen untuk mewujudkan kabupaten layak anak dengan fokus melaksanakan berbagai program pada 2025 dalam menjamin pemenuhan hak dan pelindungan anak.
"Berbagai program kerja pemerintah daerah yang menjurus ke arah hal tersebut sudah dijalankan berupa aksi daerah khusus kabupaten layak anak," kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah saat acara verifikasi lapangan secara hibrid Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 di Sumbawa Barat, Rabu.
Ia mengatakan Kabupaten Sumbawa Barat sangat berkomitmen dalam mewujudkan Sumbawa Barat sebagai Kabupaten Layak Anak.
Oleh karena itu pihaknya setiap tahun tetap mengalokasikan anggaran yang tertuang dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang diselenggarakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan kluster yang telah ditetapkan.
"Meskipun saat ini Sumbawa Barat masih di kategori Pratama, saya yakin akan ada peningkatan predikat KLA yang akan didapatkan nantinya," kata Bupati Amar Nurmansyah.
Baca juga: Menteri PPPA Bintang Puspayoga mendukung Sumbawa Barat jadi KLA
Melihat kolaborasi yang ada sekarang, ia optimistis dalam verifikasi nantinya bakal meningkatkan status KLA di Sumbawa Barat. "Mari semua pihak berkolaborasi untuk mewujudkan kabupaten layak anak di Sumbawa Barat," katanya.
Sementara itu Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dwi Jalo Atmanto mengatakan kegiatan yang dilaksanakan pada hari tersebut merupakan komponen wajib sebagai upaya daerah dalam membangun kabupaten layak anak.
"Untuk memenuhi KLA harus memenuhi 5 klaster," katanya.
Baca juga: Sumbawa Barat meningkatkan kolaborasi untuk pertahankan predikat Kota Layak Anak
Diantaranya, kata dia, kluster hak sipil dan kebebasan serta klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan klaster kegiatan seni budaya.
"Ini semua perlu dilakukan sinkronisasi dengan kementerian terkait guna efektifitas program di lapangan," katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan dukungan dan arahan terkait langkah kongkrit dan komitmen bersama, agar bisa yakin Indonesia layak anak pada 2030.
"Mari perkuat kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia layak anak," katanya.