Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta peran aktif masyarakat segera melapor ke aparat terdekat jika menemukan indikasi peredaran beras oplosan di wilayah Kota Mataram.
"Laporan itu akan menjadi acuan tim untuk mengambil langkah lebih lanjut," kata kata Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di Mataram, Selasa.
Hal tersebut disampaikan usai memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram, bersama perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Polresta Mataram, Akademisi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kendati beras oplosan belum ditemukan di Mataram, sambungnya, TPID Kota Mataram tetap melakukan langkah antisipasi dengan turun ke sejumlah ritel modern yang menjual beras merek-merek tertentu yang diduga oplosan.
Baca juga: Polda NTB tindak peredaran beras oplosan dan minyak kurang takaran
Pasalnya, dari hasil pemantauan dan turun lapangan yang dilakukan Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan, menyebutkan beras oplosan tidak ditemukan di Mataram.
"Untuk itu, kami mengajak masyarakat segera melapor jika ada indikasi beras oplosan, agar bisa ditindaklanjuti TPID," katanya.
Lebih jauh Wakil Wali Kota Mataram, mengatakan, pertemuan TPID yang dilakukan itu sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas inflasi di Kota Mataram.
Karena itu, selain beras oplosan sejumlah isu strategis juga dibahas, antara lain kondisi inflasi Kota Mataram, perkembangan harga komoditas penting, serta langkah-langkah yang telah dan perlu diambil guna mengendalikan inflasi secara efektif.
Baca juga: Disdag belum temukan peredaran beras oplosan di Mataram
Pemerintah Kota Mataram melalui TPID terus berkomitmen menjalankan strategi nasional pengendalian inflasi berbasis pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Terkait dengan itu, TPID diminta untuk tidak hanya memahami tetapi juga menjalankan strategi pengendalian inflasi secara konsisten, dengan penuh komitmen dan semangat kolaboratif.
Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah perlunya melakukan kembali penanaman cabai di beberapa lokasi yang terdampak banjir di beberapa wilayah Kota Mataram, mengingat kerusakan terhadap bibit yang sebelumnya telah ditanam secara serentak.
Baca juga: Beras oplosan dan pentingnya pengawasan
Untuk mendukung efektivitas produksi pangan, sinergi antara dinas teknis dan BMKG perlu diperkuat agar proses tanam dapat direncanakan dengan lebih baik berdasarkan kondisi cuaca.
"Selain itu, kelompok komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi juga perlu dicermati agar intervensi dapat dilakukan secara lebih terfokus," katanya.
Baca juga: Bapanas sarankan peritel jual murah beras oplosan tidak perlu ditarik