Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar audiensi dengan tenaga pendamping desa profesional (TPP) dalam meningkatkan peran BUMDes untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai lokomotif ekonomi desa, termasuk fasilitasi agar produk lokal dapat diolah menjadi usaha BUMDes yang berkelanjutan," kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah saat acara audiensi tersebut di Sumbawa Barat, Kamis.
Ia mengatakan, berdasarkan data sementara tercatat saat ini 44 BUMDes telah berbadan hukum, dan penguatan kapasitas pengelola terus diakselerasi bersama pemangku kepentingan.
"Kolaborasi pemerintah daerah dan TPP diharapkan mempercepat transformasi desa menuju kemandirian," katanya.
Baca juga: PW SEMMI NTB laporkan dugaan korupsi proyek jalan di KSB ke Kejati
Ia mengatakan, perubahan signifikan status desa 2025 tercatat 34 desa mandiri dan 24 desa maju, tanpa desa tertinggal.
"Kami targetkan seluruh desa menuju mandiri dan terdapat satu desa yang naik kelas dari 2024 ke 2025," katanya.
Bupati mendukung sinkronisasi regulasi dan operasional agar rekomendasi Indeks desa menjadi rujukan perencanaan di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
"Untuk dukungan operasional TPP akan dikelola melalui dinas terkait dan beban tetap seperti perangkat kerja didorong pada APBD Perubahan, untuk memastikan pendamping dapat bekerja efektif di lapangan," katanya.
Baca juga: Sumbawa Barat targetkan penambahan 5 TPS3R di 2025
Selain itu, Bupati juga memaparkan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumbawa Barat, yang selaras dengan target pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal.
Ia menekankan pentingnya peran TPP dalam mengawal program yang telah direncanakan pemerintah agar berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
"Kolaborasi ini harus tetap ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sumbawa Barat," katanya.