Dinkes siap tangani Caleg yang stres
Selasa, 19 Maret 2019 20:49 WIB
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (19/3/2019). (ANTARANews/Arindra Meodia)
Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan DKI Jakarta siap membantu rumah sakit maupun Puskesmas menangani calon anggota legislatif yang stres akibat gagal menduduki kursi DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019 mendatang.
"Karena sudah bagian dari layanan rutin kesehatan jiwa, jadi memang jajaran kesehatan sudah siap," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia di Jakarta, Selasa.
Dwi menjelaskan saat ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memiliki program kesehatan jiwa yang tersebar pada 44 Puskesmas, 18 Puskesmas di antaranya telah menempatkan psikolog.
Layanan kesehatan jiwa yang diberikan mulai dari pengamatan kesehatan, dalam hal ini mengamati (screening) masalah jiwa di masyarakat hingga pengobatan.
Selain itu, Dwi juga mengungkapkan Dinas Kesehatan telah bekerja sama lintas sektoral termasuk dengan organisasi kemasyarakatan untuk menyosialisasikan program penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa.
"Jadi, kalau anggota masyarakat siapapun yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa, konseling, psikoterapi, bisa diberikan di Puskesmas, hasil screening kesehatan jiwa juga ada untuk melihat potensi gangguan jiwa baik ringan maupun berat," kata Dwi.
Dwi mengatakan konseling dan terapi dapat dilakukan di Puskesmas, sementara dalam kasus yang lebih berat, rawat inap dapat dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit yang khusus menangani pasien dengan gangguan kejiwaan.
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta periode 2018 hingga Maret 2019 menunjukkan terdapat 8.433 orang dengan gangguan jiwa berat di wilayah DKI Jakarta. Namun Dwi tidak memiliki data pembanding periode sebelumnya karena metode yang dilakukan berbeda.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga tidak memiliki data jumlah calon anggota legislatif yang stres akibat gagal dalam pemilihan sebelumnya.
"Jakarta mungkin tidak banyak, mungkin karena sudah lebih siap dibanding di daerah-daerah. Jadi, kelihatannya lebih bisa menerima hasil apapun," ujar Dwi.
"Karena sudah bagian dari layanan rutin kesehatan jiwa, jadi memang jajaran kesehatan sudah siap," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia di Jakarta, Selasa.
Dwi menjelaskan saat ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memiliki program kesehatan jiwa yang tersebar pada 44 Puskesmas, 18 Puskesmas di antaranya telah menempatkan psikolog.
Layanan kesehatan jiwa yang diberikan mulai dari pengamatan kesehatan, dalam hal ini mengamati (screening) masalah jiwa di masyarakat hingga pengobatan.
Selain itu, Dwi juga mengungkapkan Dinas Kesehatan telah bekerja sama lintas sektoral termasuk dengan organisasi kemasyarakatan untuk menyosialisasikan program penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa.
"Jadi, kalau anggota masyarakat siapapun yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa, konseling, psikoterapi, bisa diberikan di Puskesmas, hasil screening kesehatan jiwa juga ada untuk melihat potensi gangguan jiwa baik ringan maupun berat," kata Dwi.
Dwi mengatakan konseling dan terapi dapat dilakukan di Puskesmas, sementara dalam kasus yang lebih berat, rawat inap dapat dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit yang khusus menangani pasien dengan gangguan kejiwaan.
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta periode 2018 hingga Maret 2019 menunjukkan terdapat 8.433 orang dengan gangguan jiwa berat di wilayah DKI Jakarta. Namun Dwi tidak memiliki data pembanding periode sebelumnya karena metode yang dilakukan berbeda.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga tidak memiliki data jumlah calon anggota legislatif yang stres akibat gagal dalam pemilihan sebelumnya.
"Jakarta mungkin tidak banyak, mungkin karena sudah lebih siap dibanding di daerah-daerah. Jadi, kelihatannya lebih bisa menerima hasil apapun," ujar Dwi.
Pewarta : Antara
Editor : Riza Fahriza
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Soal usulan KTP caleg harus sesuai dapil, begini tanggapan Komisi II DPR
06 March 2025 20:27 WIB, 2025
Nyaris dilantik jadi anggota DPRD Bima, Bandar narkoba HRM ditangkap polisi
11 January 2025 13:09 WIB, 2025
Polda NTB gandeng Unud Bali periksa kasus ijazah palsu caleg Lombok Tengah
10 September 2024 16:39 WIB, 2024
Polda NTB berkoordinasi dengan Bareskrim terkait kasus ijazah palsu caleg
23 August 2024 14:27 WIB, 2024
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
Pertama kali karya Menteri Pendidikan Indonesia masuk Perpustakaan Oxford
25 September 2026 12:54 WIB
Bandara Ngurah Rai-Bali gunakan tiga titik melatih penanggulangan darurat
24 September 2026 6:27 WIB