Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta pihak dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan hak 10 persen kuota MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai salah satu syarat mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan di Mataram, Rabu, mengatakan, kebijakan itu dibuat khusus di Dinkes Kota Mataram agar Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa tertib pada regulasi yang sudah ada.
"Jika semua sudah lengkap, SLHS bisa kami keluarkan," katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut murni menjadi kebijakan internal Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menyukseskan program MBG sekaligus membantun pemerintah menurunkan kasus stunting di kota itu.
Baca juga: Belasan ribu siswa madrasah di Mataram dapat MBG
Untuk program 10 persen MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3), katanya, sebenarnya sudah ada beberapa yang berjalan tapi belum maksimal.
Karena itulah, untuk mengoptimalkan sasaran MBG sesuai dengan regulasi yang ada, maka Dinkes mengeluarkan syarat setiap dapur yang mengajukan SLHS wajib menyertakan 10 persen nama sasaran untuk B3.
Sebanyak 10 persen sasaran B3 itu, diambil dari total sasaran masing-masing dapur MBG. Misalnya, satu dapur melayani 3.500 MBG anak sekolah, maka 10 persen dari jumlah itu atau sebanyak 350 orang harus diberikan kepada sasaran B3.
"Jika semua sudah terpenuhi, SLHS bisa kami keluarkan," katanya.
Baca juga: Mataram pastikan kebutuhan air bersih terpenuhi di dapur MBG
Diketahui jumlah dapur MBG di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 27 dapur, dan penerbitan SLHS semuanya saat ini masih dalam proses.
"Kami usahakan, kalau semua syarat yang kami tetapkan dipenuhi oleh pihak dapur MBG, SLHS bisa keluar bulan Oktober ini," katanya.
Emirald menambahkan, SLHS tersebut sebagai jaminan untuk melindungi konsumen dari risiko masalah kesehatan dan pembuatan SLHS ditargetkan harus selesai sampai bulan Oktober 2025.
"Bulan Oktober 2025, semua dapur MBG harus sudah memiliki SLHS. Jika tidak, dapur MBG tersebut akan ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.
Baca juga: MBG di Mataram diharapkan jadi strategi nyata turunkan stunting
Baca juga: Sebanyak 368 siswa SDN 5 Mataram terima MBG
Baca juga: Sekitar 81.000 siswa di Mataram sudah terima manfaat program MBG