Mataram (ANTARA) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan sebesar Rp849 miliar di tahun 2026.
Anggota Badan Anggaran DPRD NTB Humaidi mengatakan dalam R-APBD tahun 2026 ini merupakan tindak lanjut dari KUA-PPAS tahun 2026.
"Pembahasan APBD 2026 ini berlangsung secara maraton, Banggar bersama TAPD mencapai beberapa kesepakatan," ujarnya pada rapat paripurna DPRD NTB pengesahan APBD NTB 2026 di Mataram, Jumat.
Dalam pokok-pokok kesepakatan, rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, pendapatan daerah ditetapkan Rp5,6 triliun. Jumlah ini turun Rp849 miliar atau 13,09 persen dibandingkan APBD-P 2025 sebesar Rp6,4 triliun.
"Penurunan total pendapatan dipengaruhi oleh turunnya alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah," sebut Humaidi.
Baca juga: Rasionalisasi anggaran OPD pada KUA-PPAS APBD NTB 2026 tuai sorotan dewan
Baca juga: Menyiasati turunnya fiskal daerah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB dan ujian kemandirian fiskal di tahun sulit 2026
Baca juga: RAPBD NTB 2026 turun jadi Rp5,4 triliun
Baca juga: DPRD NTB minta pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 tak terlambat
Pada sisi PAD, ditetapkan target Rp3 triliun, meningkat Rp233 miliar atau 8,31 persen dibandingkan APBD-P 2025 Rp2,8 triliun. Peningkatan PAD didominasi oleh naiknya pajak daerah 10,77 persen, retribusi daerah 7,29 persen serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6,22 persen.
"Tapi lain-lain PAD yang sah justru turun 25,38 persen," tegasnya.
Sebaliknya, komponen pendapatan transfer, R-APBD 2026 mencatat penurunan target Rp2,48 triliun, turun Rp1,01 triliun atau minus 29,01 persen dari APBD-P 2025 sebesar Rp3,4 triliun.
"Penurunan disebabkan berkurangnya transfer pemerintah pusat sebesar 28,96 persen serta transfer antar daerah 64,37 persen. Ini membuat ruang fiskal daerah semakin tergantung pada kemampuan PAD sebagai sumber pendapatan utama 2026," ujar anggota DPRD NTB Dapil Kabupaten Lombok Tengah ini.
Dalam dokumen APBD 2026, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan Rp46 miliar, turun Rp164 miliar atau 90,1 persen dari APBD-P 2025 sebesar Rp182 miliar.
Untuk belanja daerah di APBD 2026 ditetapkan Rp5,7 triliun, turun Rp745 miliar atau minus 11,47 persen dibandingkan APBD-P 2025 Rp6,4 triliun.
Pada komponen belanja operasi, APBD 2026 mengalokasikan Rp4,6 triliun, turun 8,63 persen dari tahun sebelumnya Rp5 triliun. Penurunan terjadi pada seluruh komponen operasi, terutama pada belanja barang dan jasa minus 11,30 persen, belanja hibah minus 18,36 persen dan belanja bunga minus 22,77 persen. Sementara, belanja pegawai turun 5,33 persen, dan belanja bantuan sosial turun 13,47 persen.
Pada belanja modal, terjadi penurunan Rp414 miliar atau 70,48 persen, dari Rp587 miliar di APBD-P 2025 menjadi Rp173 miliar di APBD 2026. Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi minus 94,12 persen gedung dan bangunan minus 78,06 persen serta peralatan dan mesin minus 63,16 persen. Sementara belanja modal tanah naik 27,98 persen.
"Kondisi ini menandakan ruang pembangunan infrastruktur fisik semakin terbatas, sehingga investasi modal harus sangat selektif pada kawasan berdaya ungkit ekonomi tinggi, seperti produksi pangan, nelayan, dan desa wisata," ujarnya.
Pada postur dana BTT di APBD 2026 mengalokasikan Rp15 miliar, turun 8,59 persen dibanding 2025 Rp16 miliar. Penurunan BTT perlu diantisipasi mengingat NTB merupakan wilayah rawan bencana dengan risiko sosial dan alam yang tinggi.
Sementara itu, belanja transfer justru meningkat sebesar 12,71 persen, dari Rp838 miliar menjadi Rp945 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari belanja bantuan keuangan naik 6.900 persen yang meningkat signifikan dari Rp1,84 miliar menjadi Rp129,49 miliar. Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah provinsi, pembiayaan netto ditetapkan Rp6,87 miliar, turun sangat signifikan dibanding target APBD-P 2025 sebesar Rp96,04 miliar.
Pada komponen penerimaan pembiayaan, pemerintah provinsi menargetkan penerimaan Rp234 miliar, meningkat Rp66 miliar atau 39,56 persen dibanding APBD-P 2025 Rp167 miliar. Seluruh penerimaan pembiayaan ini 100 persen bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Untuk komponen pengeluaran pembiayaan di APBD 2026 menganggarkan Rp122 miliar, turun Rp38 miliar (23,63 persen) dibanding APBD-P 2025. Pengeluaran terbesar tetap dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp122 miliar.
"Sementara penyertaan modal daerah tidak dianggarkan pada tahun 2026, setelah pada APBD-P 2025 masih terdapat alokasi Rp8 miliar," katanya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada DPRD menjaga suasana objektif dan terbuka dalam pembahasan APBD 2026.
"APBD 2026 ini sebisa mungkin bisa inklusif dan berkelanjutan dirasakan manfaatnya. Postur anggaran belanja kita masih jauh dari ideal. Dan ini adalah pembahasan murni pertama Iqbal-Dinda," kata Iqbal.