Mataram (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melakukan intervensi pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah mengingat kedua daerah tersebut menjadi lokasi destinasi wisata andalan di wilayah itu.
Anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim mengatakan tingginya volume sampah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah melebihi kapasitas. Salah satu contoh TPA Regional Kebon Kongok di Lombok Barat.
"Perhatian utama kami tentang sampah di Lobar dan Loteng. Karena ini kan daerah wisata," kata Anggota Komisi II DPRD NTB Lalu Arif Rahman Hakim di Mataram, Senin.
Komisi II DPRD NTB dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir sudah melakukan kunjungan kerja ke Lombok Barat untuk meninjau TPA Regional Kebon Kongok dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat.
Baca juga: Warga Lombok Tengah diimbau tidak buang sampah di saluran irigasi
Ia menilai keberadaan TPA Regional Kebon Kongok di Lombok Barat sudah tidak bisa mengimbangi volume sampah harian yang jumlahnya sangat besar mencapai rata-rata 300-380 ton per hari yang berasal dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Tapi ironisnya, hanya 40 persen yang bisa tertampung.
"Selebihnya tidak bisa. Karena TPA Kebon Kongok juga sudah "overload"," ujar Arif.
Menurutnya, perlu ada solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan sampah. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar sedang melakukan inovasi. Yaitu melalui sistem Manajemen Sampah Zero Waste (Masaro). Teknologi Masaro ini bisa pengolah sampah dengan kapasitas 20 ton per hari yang sedang di kembangkan di Lingsar dan Narmada. Teknologi ini mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti pupuk dan kompos. Masaro akan di luncurkan Desember ini.
"Artinya ini sebuah terobosan yang baik dalam pengelolaan sampah," ucapnya.
Baca juga: Ritase pembuangan sampah ke TPA Kebun Kongok Lombok Barat diusulkan ditambah
Di sisi lain, Pemkab Lobar kekurangan armada untuk mengangkut sampah. Saat ini, daerah itu hanya memiliki 20 unit armada untuk mengangkut sampah yang melayani 10 kecamatan se-Lobar. Ironisnya, biaya operasional hanya Rp40 juta per tahun. Ini dipakai untuk biaya pemeliharaan kendaraan jika terjadi kerusakan.
"Dengan kondisi ini kami minta Pemprov NTB bisa melakukan intervensi. Yaitu melalui APBD NTB," ujar anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah ini.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II Salman Alfarizi mengatakan penanganan sampah di Lobar dan Loteng sangat urgen. Sebab dua daerah itu memiliki banyak destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan asing. Keberadaan sampah di dua daerah itu sangat mengganggu citra pariwisata di Bumi Gora.
"Ini menjadi cerminan wajah pariwisata NTB," ujar Salman.
Apalagi, kata dia, pengembangan pariwisata mendunia menjadi salah satu program unggulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, sehingga jangan sampai tumpukan sampah mengganggu citra pariwisata di mata wisatawan.
"Di sinilah penting Pemprov mengintervensi pengelolaan sampah di Lobar dan Loteng," katanya.
Baca juga: Sampah menumpuk, Mataram-Lombok Barat siap bertemu Gubernur NTB