Surabaya (ANTARA) - Pemilihan ketua partai di tingkat kota jarang mendapat perhatian publik seluas pemilihan kepala daerah. Namun Surabaya selalu berbeda.
Kota terbesar kedua di Indonesia ini bukan sekadar medan elektoral, melainkan barometer politik perkotaan, tempat arah partai sering kali diuji secara nyata.
Karena itu, terpilihnya Armuji sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya periode 2025–2030 layak dibaca lebih dari sekadar pergantian struktur organisasi. Ia adalah penanda fase baru bagi mesin politik banteng moncong putih di Kota Pahlawan.
Armuji bukan figur asing bagi publik Surabaya. Ia adalah politisi yang tumbuh dari bawah, pernah dua kali memimpin DPRD Surabaya, menjadi anggota DPRD Jawa Timur, dan kini menjabat Wakil Wali Kota Surabaya.
Rekam jejak panjang itu membuat penunjukannya terasa logis sekaligus strategis. Di satu sisi, ia memahami denyut birokrasi dan politik lokal. Di sisi lain, ia memikul beban ekspektasi besar, terutama setelah PDI Perjuangan Surabaya kehilangan sebagian kursi legislatif pada Pemilu 2024.
Di sinilah tulisan ini menjadi penting. Kepemimpinan Armuji tidak hanya soal target elektoral, tetapi juga tentang bagaimana partai beradaptasi dengan perubahan pemilih, menjaga kedekatan dengan rakyat, dan tetap relevan sebagai kekuatan politik yang membumi di tengah dinamika kota metropolitan.
Konsolidasi
Konsolidasi menjadi kata kunci awal kepemimpinan Armuji. Ia dipilih melalui Konferensi Cabang yang berlangsung relatif cepat dan tanpa friksi terbuka.
Struktur kepengurusan pun segera ditetapkan, menandakan keinginan kuat untuk tidak berlama-lama dalam euforia internal. Dalam konteks organisasi politik, kecepatan ini penting. Partai yang terlalu lama berkutat pada urusan internal kerap kehilangan momentum sosial.
Namun konsolidasi hanyalah langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah pembuktian. PDI Perjuangan Surabaya memang masih menjadi kekuatan utama, tetapi penurunan kursi dari 15 menjadi 11 pada Pemilu 2024 tidak bisa diabaikan.
Ia adalah sinyal bahwa loyalitas pemilih tidak lagi bisa dianggap permanen. Kota dengan tingkat pendidikan tinggi dan penetrasi media digital yang kuat menuntut pendekatan politik yang lebih adaptif.
Armuji berada pada posisi unik. Sebagai Wakil Wali Kota, ia memiliki akses langsung pada isu-isu pelayanan publik. Ini bisa menjadi kekuatan sekaligus jebakan. Kekuatan karena kerja pemerintahan yang pro-rakyat dapat memperkuat citra partai.
Jebakan karena batas antara kerja partai dan kerja pemerintahan harus dijaga agar tidak menimbulkan persepsi penyalahgunaan kekuasaan. Di sinilah kepemimpinan politik diuji bukan hanya pada keberanian, tetapi juga pada kehati-hatian.
Komposisi kepengurusan DPC PDIP Surabaya menunjukkan upaya meramu pengalaman dan regenerasi. Kader senior tetap memegang peran strategis, sementara ruang bagi kader perempuan serta generasi yang lebih muda mulai diperluas.
Ini selaras dengan realitas demografis Surabaya, di mana pemilih milenial dan generasi Z menjadi kelompok dominan menuju Pemilu 2029. Partai yang gagal berbicara dengan bahasa generasi ini akan tertinggal, sekuat apa pun sejarahnya.
Mesin partai
Berbeda dengan daerah rural, politik di kota besar bergerak cepat dan cair. Isu berubah dari hari ke hari. Media sosial sering kali lebih menentukan persepsi publik ketimbang baliho atau rapat umum.
Dalam konteks ini, DPC bukan sekadar struktur administratif, melainkan mesin komunikasi politik yang harus peka, responsif, dan konsisten.
Surabaya memiliki persoalan khas kota metropolitan. Ketimpangan sosial, kemacetan, ruang hijau, banjir, hunian layak, hingga lapangan kerja bagi anak muda menjadi isu sehari-hari.
Partai politik tidak cukup hadir saat pemilu, tetapi harus terlihat dalam keseharian warga. Inilah makna kehadiran partai yang sering digaungkan, tetapi sulit diwujudkan tanpa kerja organisasi yang rapi.
Armuji mewarisi jaringan struktur hingga tingkat anak ranting yang relatif kuat. Namun kekuatan struktural perlu diterjemahkan menjadi kerja nyata. Tanpa itu, struktur hanya menjadi angka di atas kertas.
Di sisi lain, keberadaan kader di DPRD Kota Surabaya memberi peluang besar untuk menyelaraskan kerja legislasi dengan aspirasi basis. Sinkronisasi antara pengurus partai dan wakil rakyat menjadi syarat mutlak agar pesan politik tidak terpecah.
Tantangan lain adalah menjaga soliditas internal. Partai besar selalu menghadapi potensi friksi, terutama menjelang kontestasi. Kepemimpinan DPC harus mampu menjadi ruang konsensus, bukan sekadar pusat komando.
Pengalaman panjang Armuji di parlemen memberi bekal penting dalam mengelola perbedaan, selama ia mampu menjaga jarak yang sehat dari kepentingan faksional.
Etika politik
Pada akhirnya, kepemimpinan partai di tingkat kota bukan hanya soal menang atau kalah dalam pemilu. Ia juga soal etika politik dan kontribusi terhadap kualitas demokrasi lokal.
Surabaya adalah kota yang relatif matang secara politik. Warganya kritis dan tidak segan memberi koreksi. Partai yang abai pada etika akan cepat kehilangan kepercayaan.
Kepemimpinan Armuji memberi peluang untuk memperkuat politik yang membumi, bukan politik elitis. Keberpihakan pada isu-isu rakyat kecil, konsistensi dalam memperjuangkan kebijakan publik yang adil, serta kemampuan menjaga dialog dengan kelompok kritis akan menjadi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Sebagai bagian dari sistem demokrasi nasional, penguatan partai di tingkat lokal juga berkontribusi pada ketahanan politik negara. Partai yang sehat di akar rumput akan melahirkan pemimpin yang lebih peka terhadap kepentingan publik. Dalam konteks ini, DPC bukan sekadar perpanjangan tangan pusat, melainkan fondasi demokrasi yang sesungguhnya.
Armuji kini memegang kemudi. Lima tahun ke depan akan menjadi ruang pembuktian, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi PDI Perjuangan Surabaya.
Apakah partai ini mampu menata ulang mesin politiknya agar tetap relevan, inklusif, dan dipercaya warga kota? Jawabannya akan ditentukan oleh konsistensi kerja, keberanian berbenah, dan kesetiaan pada kepentingan rakyat sebagai muara utama politik.
Susunan Pengurus DPC PDI Perjuangan Surabaya 2025–2030
Ketua
Armuji
Sekretaris
Syaifuddin Syukri
Wakil Sekretaris Bidang Internal
Purwadi
Wakil Sekretaris Bidang Program
Ali Yudin
Bendahara
Agatha Retnosari
Wakil Bendahara
Mega Putri Anggraini
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
Budi Leksono
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif
Eri Irwan
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
Eko Wahyono
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi
Sukadar
Wakil Ketua Bidang Politik dan Reformasi Sistem Hukum
Aprizaldi
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
M. Fauzan
Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pendidikan
Siti Mariyam
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan, dan Anak
Fuad Benardi
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan UMKM
Maheswari Laksmi
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial
Harshari Saptari
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
Khushnul Khotimah
Wakil Ketua Bidang Keagamaan
Teguh Rahayanto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital
Elni Wahyono
Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
Abdi Malik
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
Anas Karno