Pemprov NTB siap pimpin "super grid" dan konektivitas Bali NTT

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap memimpin super jaringan (super grid) dan konektivitas dalam mendorong implementasi nyata Kerja Sama Regional Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur (KRBNN).

Hal ini mencuat dalam pertemuan ketiga KRBNN yang digelar di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui keterangan tertulis diterima di Mataram, Rabu.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa kerja sama regional Bali-NTB-NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas. Jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali-NTB-NTT sudah berjalan dan terus berkembang," ujarnya.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal para gubernur di Bali pada 3 November 2025 serta penandatanganan MoU di Mandalika, Lombok, NTB, pada 25 November 2025.

Pada pertemuan ketiga ini, ketiga provinsi memasuki tahap konsolidasi dan penguatan implementasi kerja sama lintas sektor yang lebih konkret.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala perangkat daerah dari Bali, NTB, dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU, yang mencakup lima bidang strategis, di antaranya optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi. Pengembangan super grid energi terbarukan kawasan.

Selanjutnya, penguatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi. Pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut. Penyeberangan, dan udara, serta integrasi perencanaan pembangunan regional.

Baca juga: Dermaga Teluk Cempi dikebut, Investasi tambang Dompu didorong masuk 2026

Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

Untuk itu, Gubernur Iqbal menegaskan, kesiapan NTB untuk mengambil peran strategis, termasuk memimpin studi kelayakan pengembangan super grid energi terbarukan kawasan Bali-NTB-NTT.

"Potensi energi surya, angin, air, dan panas bumi di kawasan ini dinilai sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih," kata Iqbal.

Sebagai tuan rumah, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa NTT siap menjadi pusat koordinasi kerja sama melalui pembentukan Sekretariat Bersama KR BNN.

Baca juga: Pemprov NTB memperkuat penanganan kasus stunting

Dia menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai rumah bersama untuk kolaborasi nyata, bukan sekadar kesepakatan administratif.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menekankan bahwa Bali, sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional.

"Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi," katanya.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama teknis, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 oleh Gubernur NTB dan Gubernur Bali.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para bupati dan wali kota, serta ketua dan pimpinan DPRD masing-masing provinsi, yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali-NTB-NTT.

Melalui Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT, ketiga provinsi sepakat untuk mengakhiri pola pembangunan yang bersifat parsial dan bergerak bersama membangun kawasan Bali-Nusra sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, berdaya saing nasional dan internasional, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.