Mataram (ANTARA) - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat, Muzihir mempersilahkan mantan Sekretaris DPW PPP NTB, Moh Akri untuk memilih apakah tetap di partai Ka'bah atau keluar menyusul penolakan-nya terhadap surat keputusan struktur kepengurusan baru DPW PPP NTB yang di sahkan oleh DPP PPP.
"Surat keputusan (SK) dari DPP sudah kami terima, saya sebagai ketua dan ibu Hj Sitti Ari sebagai sekretaris. Dan beberapa wakil ketua, seperti H Mayuki, Syirajuddin, dan Pak Rusli tiga orang. Ada banyak lah di susunan kepengurusan yang baru," ungkap Muzihir di ruangannya di Mataram, Senin.
Wakil Ketua DPRD NTB ini menegaskan apa yang disampaikan mantan Sekretaris DPW PPP NTB, bahwa SK kepengurusan DPW NTB yang baru tidak sah, adalah pernyataan yang keliru. Oleh karena, ada pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen yang mengajukan permintaan penundaan serta pembatalan sejumlah keputusan terkait pergantian kepengurusan partai di daerah melalui memo internal yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono, tertanggal 25 Januari 2026.
"Lumrah tidak, ada memo dari Sekjen ke Ketua Umum. Sementara, setiap kali di undang (Sekjen) tidak pernah mau datang ke DPP. Begitu sudah keluar semua SK pengurus wilayah se-Indonesia, dia buat memo. Masak harus nunggu hanya satu orang, sementara partai ini harus terus jalan," ujarnya.
Baca juga: PPP NTB ajak seluruh kader bersatu pasca-rekonsiliasi DPP
Baca juga: PPP NTB mengevaluasi kader tak dukung Mardiono
Baca juga: Mardiono beri isyarat maju kembali jadi Ketua Umum PPP
Menurutnya persoalan sah dan tidaknya hasil Muswil DPW PPP NTB pada 24 Desember 2025 yang dipersoalkan mantan, Moh Akri?. Muzihir menegaskan tidak ingin ambil pusing terkait hal itu. Sebab, kata dia, pelaksanaan Muswil atas perintah dan persetujuan DPP, sehingga pihaknya tidak mungkin melaksanakan kalau tidak ada perintah DPP. Sebab, kepengurusan DPW PPP NTB periode 2021-2026 yang mana Akri sebagai sekretaris berakhir pada 22 Januari 2025.
"Persoalan kata dia (Akri) sah dan tidak sah silahkan digugat ke DPP. Kalau kami hanya menerima SK, sehingga tidak ada dasar dia mengatakan ini tidak sah hanya karena tidak ditandatangani Sekjen. Kami di DPW sudah 100 persen selesai di Muswil. Tinggal kami melaksanakan Muscab yang akan kami laksanakan sesuai dengan AD/ART partai," tegas Muzihir.
Muzihir menyatakan SK kepengurusan DPW PPP NTB baru ditandatangani Ketua Umum pada 22 Januari 2026. Meski tanpa teken Sekjen, namun tanpa itu lanjut Muzihir sudah sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan AD/ART partai, karena sudah diketahui oleh para wakil sekjen, maupun pengurus lain di DPP. Bahkan, sudah ada 25 SK kepengurusan di tingkat DPW se-Indonesia yang dikeluarkan DPP dan masih ada 13 lagi yang belum.
"Sekarang ketua umum sudah teken. Mau ditunjuk wakil sekretaris 10 aja, terpenting ketua umum teken itu sah menurut undang-undang dan aturan. Yang menurut dia tidak sah sendiri (Akri)," ujarnya.
Ia mengaku sudah mengumpulkan seluruh anggota Fraksi PPP di DPRD NTB dan bersepakat tidak mengakui apa yang disampaikan Akri. Muzihir juga menegaskan tidak ingin terus-terusan berpolemik dengan Akri terkait hal ini. Dia pun meminta agar Akri untuk memilih apakah masih ingin di PPP atau mencari partai lain.
"Enam orang ini sudah masuk di kepengurusan, sedangkan Akri tidak masuk. Kalau dia tidak mengakui bahwa Mardiono, ketua umum silahkan. Cari partai lain yang menurut dia sah. Kalau masih merasa keberatan silahkan di gugat ke DPP. Terpenting mulai hari ini, kami menjalankan roda partai sebagai ketua dan Sitti Ari sebagai sekretaris bersama pengurus lain," ucap Muzihir.
Disinggung terkait posisi Akri sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD dan Ketua Komisi I DPRD NTB. Anggota DPRD NTB dari Dapil Kota Mataram ini, menambahkan bahwa lagi-lagi semua itu keputusan itu tergantung pada Akri, apakah masih ingin tetap sebagai anggota DPRD NTB bersama PPP atau keluar dari partai itu.
"Kalau dia mengakui, kami tidak apa-apakan dia. Tetap kami akui dia sebagai anggota fraksi. Tetapi kalau dia tidak mengakui saya sebagai ketua dan ibu Sitti Ari sebagai sekretaris sampai Mukernas PPP di Makassar pada 11 Pebruari. Jangan, salahkan juga kami tidak mengakui dia sebagai anggota fraksi," katanya.