Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram menyebutkan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Mataram, menjadi yang terbaik se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena sudah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Mataram Jimmy Nelwan di Mataram, Senin, mengatakan, keberhasilan KDKMP Kota Mataram menjadi yang terbaik disampaikan pihak provinsi berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan KDMP se-NTB.

"Hasil evaluasi dan pengawasan provinsi, sebanyak 50 KDKMP se-Kota Mataram menjadi yang terbaik se-NTB karena sudah melaksanakan RAT," katanya. 

Dikatakan, kegiatan program KDKMP di Kota Mataram sebanyak 50 kelurahan semua sudah berbadan hukum dari notaris dan kepengurusan sudah dibentuk serta kegiatan KDKMP di masing-masing kelurahan sejauh ini berjalan dengan baik.

Untuk lahan dan gerai KDKMP saat ini sedang proses pembangunan untuk di KDKMP di Kelurahan Ampenan Utara, Sandubaya, Abian Tubuh, Babakan dan Kelurahan Jempong Baru.

"Untuk di kelurahan lain masih mencari lahan sesuai dengan aturan pemerintah pusat dengan luas 20x30 meter, tapi aktivitas koperasi sudah berjalan semua," katanya. 

Untuk sementara, katanya, KDKMP kelurahan lain masih menggunakan atau menumpang di kantor kelurahan setempat dan ada juga yang sewa.

"Khusus yang lima gedung KDKMP yang dibangun saat ini, pembangunan gerai dan kantornya dibangun dari PT Agrinas Pangan Nusantara pusat bekerja sama dengan TNI," katanya.

Namun untuk masalah pembangunan gerai dan kantor KDKMP sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat, daerah hanya menyiapkan lahan dan menerima barang jadi.

"Kami di Dinas Perinkop UKM Kota Mataram tidak ikut terlibat dalam proses pembangunan gedung tersebut," katanya.

Jimmy menambahkan, program KDKMP bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal, memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui koperasi berbasis gotong royong. 

"KDMP hadir sebagai lembaga ekonomi mandiri untuk menyediakan layanan dasar, menstabilkan harga pokok, serta menciptakan lapangan kerja di tingkat desa/kelurahan," katanya.