Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) menjalin kerja sama untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana pembangunan desa dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani yang juga Ketua Dewan Pengawas Abpednas dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan kolaborasi ini bertujuan membantu kejaksaan mengawasi pengelolaan keuangan desa sekaligus memastikan berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran hingga masyarakat.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
“Produk itu perlu diawasi oleh masyarakat. Kalau memang jelek ya dilaporkan,” katanya dalam kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional (Jaga Dapur MBG & Jaga Indonesia Pintar) dan Pengukuhan DPD–DPC Abpednas Jawa Tengah di Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar, Jumat (29/5).
Dalam sistem pengawasan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai temuan terkait kualitas program MBG melalui fitur laporan yang terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Laporan dapat dilakukan dengan mengunggah foto apabila ditemukan kualitas produk yang buruk atau pelayanan yang tidak sesuai standar.
Baca juga: Kejati NTB mengirim hasil inspeksi kasus pemerasan oleh jaksa
Setiap laporan yang masuk nantinya diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap penyedia layanan yang melanggar ketentuan.
Selain pengawasan program MBG, Abpednas juga memberikan perhatian besar terhadap penggunaan dana pembangunan desa agar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Baca juga: Kejagung mendalami dugaan kasus jual beli LHP Ombudsman
“Kita berusaha supaya apa yang diinginkan di pusat sampai ke bawah seratus persen,” kata Reda.
Abpednas berharap, sinergi bersama Kejaksaan Agung dan keterlibatan masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi serta kualitas pembangunan desa di seluruh Indonesia.