Ketua IDI minta akhiri polemik terkait Menkes dr Terawan
Kamis, 24 Oktober 2019 16:33 WIB
Ketua Umum IDI dr Daeng M Faqih ketika ditemui di Kantor IDI di Jakarta pada Kamis (24/10) (ANTARA/Prisca Triferna)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M Faqih mengharapkan agar polemik terkait Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak dilanjutkan dan menyerahkannya untuk diurus oleh internal organisasi profesi tersebut.
"Tidak usah bicara ke belakang. Itu persoalan di belakang, sudah lama persoalan itu. Tidak ada keperluan pihak eksternal untuk tahu tentang itu karena itu masalah internal," ujar dr Daeng ketika ditemui di Kantor IDI di Jakarta pada Kamis.
Sebelumnya, dr Terawan sempat dikabarkan mendapatkan sanksi oleh Mahkamah Kode Etik Kodekteran (MKEK) IDI pada 2018 karena dianggap melanggar kode etik profesi dengan mengiklankan metode "cuci otak", sebuah inovasi yang dia lakukan untuk menyembuhkan pasien stroke.
Dokter Terawan saat itu membantah hal tersebut, mengatakan bahwa dia tidak pernah sekalipun mengiklankan metode itu.
Terapi itu merupakan salah satu metode Digital Subtracion Angiography (DSA) yang bertujuan mendiagnosis pembuluh darah untuk mengetahui penyakit pasien dan menentukan pengobatan yang tepat.
Metode itu sendiri sudah diuji dalam disertasi bekas Kepala RSPAD Gatot Subroto itu di Universitas Hasanuddin Makassar pada 2016, tapi beberapa pakar menilai metode tersebut masih perlu kajian ilmiah secara mendalam
Permasalahan kode etik, ujar dr Daeng, tidak ada kaitannya dengan terpilihnya seseorang menjadi pejabat publik. IDI sendiri, kata dia, tetap menghargai dan menghormati keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat dr Terawan menjadi Menkes dalam Kabinet Indonesia Maju.
Daeng Faqih mengatakan semua orang harus berpikiran maju ke depan untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan yang menghantui Indonesia dan bukannya mengurus isu masa lalu.
"Di negara ini banyak persoalan terkait pelayanan kesehatan, jadi sekarang yang dipupuk ke depan itu kolaborasi. Semua pemangku amanah, Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, lembaga terkait pelayanan kesehatan berkolaborasi kalau mau menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan," kata dia.
"Tidak usah bicara ke belakang. Itu persoalan di belakang, sudah lama persoalan itu. Tidak ada keperluan pihak eksternal untuk tahu tentang itu karena itu masalah internal," ujar dr Daeng ketika ditemui di Kantor IDI di Jakarta pada Kamis.
Sebelumnya, dr Terawan sempat dikabarkan mendapatkan sanksi oleh Mahkamah Kode Etik Kodekteran (MKEK) IDI pada 2018 karena dianggap melanggar kode etik profesi dengan mengiklankan metode "cuci otak", sebuah inovasi yang dia lakukan untuk menyembuhkan pasien stroke.
Dokter Terawan saat itu membantah hal tersebut, mengatakan bahwa dia tidak pernah sekalipun mengiklankan metode itu.
Terapi itu merupakan salah satu metode Digital Subtracion Angiography (DSA) yang bertujuan mendiagnosis pembuluh darah untuk mengetahui penyakit pasien dan menentukan pengobatan yang tepat.
Metode itu sendiri sudah diuji dalam disertasi bekas Kepala RSPAD Gatot Subroto itu di Universitas Hasanuddin Makassar pada 2016, tapi beberapa pakar menilai metode tersebut masih perlu kajian ilmiah secara mendalam
Permasalahan kode etik, ujar dr Daeng, tidak ada kaitannya dengan terpilihnya seseorang menjadi pejabat publik. IDI sendiri, kata dia, tetap menghargai dan menghormati keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat dr Terawan menjadi Menkes dalam Kabinet Indonesia Maju.
Daeng Faqih mengatakan semua orang harus berpikiran maju ke depan untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan yang menghantui Indonesia dan bukannya mengurus isu masa lalu.
"Di negara ini banyak persoalan terkait pelayanan kesehatan, jadi sekarang yang dipupuk ke depan itu kolaborasi. Semua pemangku amanah, Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, lembaga terkait pelayanan kesehatan berkolaborasi kalau mau menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan," kata dia.
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor : Masnun
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menko Perekonimian meminta Danantara jelaskan kepastian arah fiskal RI ke Moody's
07 February 2026 13:47 WIB
Dompu dapat lampu hijau! Mendag siap tata Pasar Ginte dan Manggelewa jadi modern
06 February 2026 11:12 WIB
Terpopuler - Umum
Lihat Juga
Yayasan Puri Kauhan Ubud umumkan ide karya terbaik kompetisi seni pertunjukan dengan inovasi teknologi
05 September 2025 5:34 WIB
Konferprov PWI Bali 2025 secara aklamasi memilih Dira Arsana sebagai Ketua PWI periode 2025-2029
31 May 2025 7:19 WIB
Sinergi PKT BISA dongkrak produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani Magetan
20 May 2025 18:55 WIB
Pemilik tanah Gnyadnya minta keadilan peralihan tanahnya dipecah jadi 26 sertifikat
03 February 2025 20:22 WIB, 2025
Demplot Pupuk Kaltim di Jombang, hasil padi petani capai 9,2 ton per hektare
04 September 2024 15:31 WIB, 2024
Suara legislator, Reni Astuti sarankan ada peta banjir digital di Surabaya
27 February 2024 8:04 WIB, 2024