ICMI meminta pemerintah China respons perasaan dunia Islam soal Uighur
Sabtu, 28 Desember 2019 0:23 WIB
Sejumlah pembicara menyampaikan pandangan dalamKonpers: Refleksi Akhir Tahun dan Rekomendasi Silaknas ICMI tahun 2019 di ICMI Center Jakarta, Jumat (27/12/2019). (ANTARA/Katriana)
Jakarta (ANTARA) - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah China untuk merespons secara baik-baik perasaan dunia Islam terkait dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap muslim Uighur di Xinjiang.
"Intinya pemerintah China harus merespons secara baik perasaan dunia Islam, terlepas dari banyaknya hoax. Tetapi laporan-laporan yang akurat tentang perlakuan-perlakuan tidak adil kepada warga Uighur juga banyak," kata Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam Konpers: Refleksi Akhir Tahun dan Rekomendasi Silaknas ICMI tahun 2019 di ICMI Center Jakarta, Jumat.
Jimly mengemukakan bahwa perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China seharusnya mendorong negara Komunis itu untuk mencoba menarik simpati dari pihak lain, termasuk dunia Islam.
Oleh karena itu, untuk dapat menarik simpati dunia Islam, pemerintahan tersebut seharusnya memberi perhatian khusus dengan membuat perlakuan yang manusiawi kepada warga mereka sendiri, khususnya warga Uighur.
"Jangan diperlakukan melanggar batas-batas kemanusiaan," ujarnya.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap muslim Uighur, tambahnya, telah melanggar hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan diakui di seluruh dunia.
Dugaan aksi kekerasan tersebut telah menimbulkan banyak kekhawatiran di dunia Islam, termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah China tidak hanya harus menarik perhatian dunia Islam untuk dapat berhubungan baik, tetapi juga harus memerhatikan aspirasi umat manusia di seluruh dunia.
"Karena kasus-kasus yang dihadapi di China bukan hanya dialami oleh umat Islam saja," sebutnya.
Negara komunis China berpotensi tidak hanya membatasi kebebasan muslim untuk beribadah, tetapi juga terhadap umat agama lain.
Oleh karena itu, sepanjang kegiatan ibadah tersebut tidak mengganggu politik pemerintahan, ICMI mengimbau China untuk membuka ruang bebas untuk menjalankan agama masing-masing.
"Intinya pemerintah China harus merespons secara baik perasaan dunia Islam, terlepas dari banyaknya hoax. Tetapi laporan-laporan yang akurat tentang perlakuan-perlakuan tidak adil kepada warga Uighur juga banyak," kata Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam Konpers: Refleksi Akhir Tahun dan Rekomendasi Silaknas ICMI tahun 2019 di ICMI Center Jakarta, Jumat.
Jimly mengemukakan bahwa perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China seharusnya mendorong negara Komunis itu untuk mencoba menarik simpati dari pihak lain, termasuk dunia Islam.
Oleh karena itu, untuk dapat menarik simpati dunia Islam, pemerintahan tersebut seharusnya memberi perhatian khusus dengan membuat perlakuan yang manusiawi kepada warga mereka sendiri, khususnya warga Uighur.
"Jangan diperlakukan melanggar batas-batas kemanusiaan," ujarnya.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap muslim Uighur, tambahnya, telah melanggar hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan diakui di seluruh dunia.
Dugaan aksi kekerasan tersebut telah menimbulkan banyak kekhawatiran di dunia Islam, termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah China tidak hanya harus menarik perhatian dunia Islam untuk dapat berhubungan baik, tetapi juga harus memerhatikan aspirasi umat manusia di seluruh dunia.
"Karena kasus-kasus yang dihadapi di China bukan hanya dialami oleh umat Islam saja," sebutnya.
Negara komunis China berpotensi tidak hanya membatasi kebebasan muslim untuk beribadah, tetapi juga terhadap umat agama lain.
Oleh karena itu, sepanjang kegiatan ibadah tersebut tidak mengganggu politik pemerintahan, ICMI mengimbau China untuk membuka ruang bebas untuk menjalankan agama masing-masing.
Pewarta : Katriana
Editor : Riza Fahriza
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemerintah Kanada batalkan sepakat dengan China usai Trump ancam tarif 100 persen
27 January 2026 5:47 WIB
Pemerintah China tegaskan tak "mengancam" Greenland pasca kesepakatan AS-NATO
23 January 2026 6:48 WIB
Pemerintah China menolak usulan Dewan Perdamaian Gaza buatan Trump gantikan PBB
22 January 2026 6:20 WIB