WALHI NTB: PENANGANAN BENCANA BELUM SISTEMATIS

Mataram, 5/10 (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat menilai penanganan bencana yang dilakukan pemerintah daerah belum sistematis dan komprehensif.

"Pemerintah daerah terkesan hanya melakukan tindakan ketika bencana sudah terjadi tanpa melakukan penanggulangan sebelum bencana terjadi," kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali Usman Alkhairy, di Mataram, Selasa.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk badan atau tim penanggulangan bencana, sehingga penanganan masalah bencana cepat dilakukan.

Menurut dia, potensi bencana di NTB, khususnya di Pulau Lombok, cukup besar. Bencana tersebut dapat berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi akibat perambahan hutan secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Apabila Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota tidak cepat tanggap membentuk tim atau lembaga penanganan bencana, secara otomatis akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

"Dengan dibentuknya tim penanganan bencana akan mempermudah pemerintah dalam alokasi anggaran untuk bencana, sehingga petugas tidak lagi mengeluh kekurangan dana ketika menangani satu bencana," katanya.

Menurut Ali, ada tiga fase yang harus dilakukan tim penanggulangan bencana, yaitu sebelum, sedang dan sesudah bencana itu terjadi.

Bencana alam, kata dia, tidak mengenal waktu. Oleh sebab itu, kesiapan pemerintah untuk menangani bencana harus dilakukan secara dini dengan mempersiapkan personel dan bahan bantuan yang akan disalurkan pascabencana.

"Bahan bantuan bagi korban bencana berupa obat-obatan dan makanan mutlak harus selalu tersedia, sehingga begitu bencana terjadi, pemerintah tinggal menyalurkannya," katanya.(*)