Sumbawa butuh pemimpin cerdas kurangi pengangguran

id Sumbawa

Sumbawa butuh pemimpin cerdas kurangi pengangguran

IlustrasiK Sejumlah calon penumpang berjalan menuju pesawat tujuan Sumbawa di Bandara Internasional Lombok (BIL) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (24/7/2020). . (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj.)

Sumbawa (ANTARA) - Kabupaten Sumbawa membutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang cerdas dan memiliki jaringan kuat guna membangun perekonomian masyarakat sehingga dapat menekan tingkat pengangguran. 

Kondisi ekonomi yang miskin dengan persoalan mereka yang tidak bekerja, demikian kata Pengamat Sosial yang juga tokoh masyarakat asal Sumbawa, Muhammad Ali.

"Bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, sepanjang kita di Sumbawa masih memiliki angka pengangguran tinggi, maka selama itu kita hanya mimpi ingin sejahtera," katanya, Jumat.

Ali menguraikan, kondisi Kabupaten Sumbawa saat ini belum dapat mengakhiri persoalan pengangguran. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup berimbas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

Mantan pejabat Bappeda Kabupaten Sumbawa itu, menyatakan masyarakat di suatu daerah tidak menginginkan apa-apa, selain menuntut kesejahteraan dan hidup layak tanpa bantuan pemerintah daerah secara kontinyu.

Dalam hal ini menurut Ali, Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa harusnya berupaya menciptakan lapangan kerja baru dan layak, agar masyarakat terlepas dari kemiskinan.

“Kita butuh pemimpin yang cerdas, tanggap, semangat, mempunyai link ke pusat dan mempunyai terobosan, sehingga pemerintah tidak hanya puas pada anggaran APBD saja tetapi bisa mendapatkan dana dari pusat untuk mengembangkan daerah ini,” ujar Ali.

Secara politis kepala daerah yang memiliki jaringan kuat ke pusat, diungkapkan Ali akan sangat berpengaruh juga kepada perkembangan Sumbawa ke depan.

Ali mencontohkan soal jagung, pemerintah bangga karena telah mengirim 200 ribu ton jagung ke Filipina, namun persoalannya, produksi jagung belum dapat dipastikan cocok untuk diolah di Sumbawa.

Ali menyarankan peran desa melalui BUMDes sebenarnya bisa diandalkan, bahkan menjadi sumber pemasukan masyarakat nantinya, namun ini yang belum berjalan maksimal yaitu memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam sejumlah peluang di desa.

“Analisa mengenai potensi Sumbawa ini adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Pemimpin cerdas dapat menjawab tantangan menjadi peluang. Jangan sampai kita mengirim bahan baku dari Sumbawa ke daerah lain dengan harga murah tetapi nantinya akan dikirim lagi ke Sumbawa dengan produk yang bernilai tinggi, kita yang rugi,” tutur Ali.

Ia juga mengingatkan rencana Pemerintah Provinsi NTB membangun kilang minyak dan transportasi kereta api di Pulau Sumbawa agar dapat berdampak positif bagi masyarakat untuk menyerap tenaga kerja lokal. Namun, Ali khawatir pemerintah daerah hanya mendapatkan "ampas" dari rencana kegiatan strategis daerah itu. Harusnya rencana membuat transportasi kereta api juga harus melalui survei panjang dan secara keseluruhan, karena akan berefek buruk bagi usaha transportasi lainnya seperti bus atau angkutan umum konvensional.

Di lain pihak, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara menerangkan, ada banyak faktor yang menyebabkan suatu daerah dilanda kemiskinan. Misalnya, faktor budaya yang berkembang, atau persoalan kebijakan.

“Semuanya berkelindan,” sebutnya.

Sepengamatan Herry, kebijakan pemerintah daerah yang untuk mengatasi berbagai permasalahan utama masih sangat langka dan tidak berkesinambungan. Misalnya penanganan stunting, yang sedikit banyak juga berkaitan dengan masalah kemiskinan.

“Misalnya, kasus stunting fokus pada stuntingnya. Padahal kan tidak. Sebab stunting itu ada kaitannya dengan gaya hidup dan gizi,” kata Herry.

Untuk itu, Herry menaruh harapan besar kepada pemangku kebijakan di daerah untuk bergerak melakukan pendekatan secara komprehensif dan berkesinambungan begitu mengetahui akar masalah dan maksimal mengolah sumber daya di daerahnya.

Sementara itu, data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2020, Kabupaten Sumbawa menempati urutan keenam dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 457.670 jiwa. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga KOnstan 2010 menempati urutan keempat tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah Lombok Utara, Mataram dan Kota Bima dengan laju  4,87 persen. 

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa pada 2019 mencapai 63.490 penduduk menjadikan Kabupaten Sumbawa menempati urutan keempat terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2019 adalah 67,60.

Dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, pada 2019 produksi bawang merah Kabupaten Sumbawa mengalamani penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 20.492,1 ton. 

Kabupaten Sumbawa selain unggul dalam produksi tanaman pangannya juga unggul dalam sektor peternakan. Bisa dilihat dari jumlah ternak yang ada. Pada 2019 jumlah ternak besar terbanyak yaitu berupa Kerbau Sumbawa sebanyak 35.984 ekor sedangkan untuk ternak kecilnya didominasi oleh ayam ras dengan jumlah 335.725 ekor. 

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masin-gmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Ditinjau dari indeks kedalaman kemiskinan (P1), nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 tampak cukup berfluktuatif. Pada 2014 indeks kedalaman kemiskinan tercatat 2,71. Pada 2015 mengalami penurunan menjadi 2,70 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 3,12. Pada 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 2,60 dan pada 2018 mengalami peningkatan menjadi 3,05.