Mataram (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai sarana pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) unprosedural.
"Desmigrarif salah satu cara memberi pelayanan kepada PMI dan keluarganya agar mereka bisa bekerja dengan kesiapan penuh, sehingga tidak ada persoalan di luar negeri, " kata Ida Fauziyah di sela kunjungan ke Desmigratif di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Jumat.
Ia menyebutkan sudah ada 402 Desmigratif yang dibangun oleh Kemnaker di berbagai provinsi, salah satunya di NTB sebanyak 24 Desmigratif.
Menurut Ida Fauziyah, jumlah Desmigratif yang sudah dibangun, khususnya di NTB, tentu belum seimbang jika melihat jumlah masyarakat yang harus dilayani.
Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berupaya memperluas program tersebut di daerah-daerah yang menjadi kantong PMI, termasuk mengajak pemerintah daerah untuk memperbanyak model Desmigratif yang sudah diberikan Kemnaker.
"Program itu dibangun di daerah yang jadi kantong PMI. Semua tahu NTB termasuk salah satu penyumbang terbesar PMI di luar negeri, " ujarnya.
Ia menyebutkan program Desmigratif dibangun melalui empat pilar, yakni pusat layanan migrasi, usaha produktif, pengasuhan anak secara bersama, dan koperasi yang dalam pelaksanaannya memerlukan proses pembelajaran dan kreativitas.
Ia menambahkan program Desmigratif juga sebagai salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
"Bekerja di dalam dan luar negeri hak semua orang dan itu pilihan. Tapi, tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelindungan terutama bagi PMI di luar negeri yang jauh dari jangkauan," ucapnya.
Pelindungan, kata dia, diberikan tidak hanya bagi PMI di luar negeri, tetapi juga bagi keluarganya di kampung halaman, termasuk tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya harus dilakukan bersama masyarakat yang ada di Desmigratif.
Perlunya memberikan perlindungan karena PMI merupakan pahlawan devisa.
Fauziyah mencontohkan kontribusi PMI asal NTB mencapai Rp300 miliar lebih setiap tahun. Artinya, perputaran uang di NTB ada kontribusi dari para tenaga kerja yang mengirim uang dari luar negeri.
"Pertanyaannya seberapa besar pelindungan yang sudah diberikan kepada pahlawan devisa. Pelindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi tanggung jawab bersama, " katanya.
Berita Terkait
Jokowi menunjuk Muhadjir dan Airlangga menjadi Plt Mendes PDTT dan Menaker
Selasa, 1 Oktober 2024 7:41
Menaker Ida Fauziyah meluncurkan buku hasil capaian kinerja
Senin, 30 September 2024 19:50
Menaker dan Dubes Yordania bahas upaya penempatan PMI
Kamis, 1 Agustus 2024 19:53
Menaker minta jajaran terus tingkatkan kinerja jelang SPI
Senin, 24 Juni 2024 21:06
Menaker meminta penerapan kondisi ketenagakerjaan standar internasional
Minggu, 9 Juni 2024 16:05
Menaker ajak perseroan gelar mudik gratis
Minggu, 7 April 2024 19:23
Menaker sampaikan komitmen pelindungan kepada PMI di Saudi
Minggu, 31 Maret 2024 8:38
Komisi IX DPR mendorong Menaker siapkan aturan THR pengemudi Ojol
Rabu, 27 Maret 2024 4:53