Mataram, (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Lembar masih menunggu ketegasan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemanfaatan ratusan kontainer yang disediakan untuk pengiriman barang ke luar daerah.
"Sejak 2009 hingga 8 Maret 2011, 99 persen lebih kontainer yang ke luar dari Pelabuhan Lembar isinya kosong. Mengapa kosong, silakan tanya kepada pemerintah daerah," kata Kepala Cabang PT Pelindo III Cabang Lembar, Risun Riswanto, ketika dikonfimasi wartawan, di Lombok Barat (8/3).
Ia mengatakan, pihaknya menyediakan kontainer tersebut sebagai jawaban keinginan Pemerintah Provinsi NTB yang sering mengeluh karena tidak memiliki pelabuhan untuk kontainer, namun dalam kenyataannya kontainer tersebut belum dioptimalkan keberadaannya.
Sebagian besar kontainer yang disediakan oleh PT Mentari Sejati Perkasa bekerja sama dengan PT Pelindo III Cabang Lembar hanya dimanfaatkan untuk pengiriman produk pangan dari Pulau Jawa ke NTB.
"Yang paling banyak memanfaatkan kontainer tersebut adalah PT Wings. Perusahaan tersebut memanfaatkan kontainer untuk mengirim berbagai jenis produk makanan ke NTB," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyosialisasikan keberadaan kontainer tersebut sebagai sarana pengiriman barang dengan biaya yang relatif murah.
Penggunaan peti kemas tersebut dinilai lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan menggunakan truk, karena dalam satu kontainer isinya 1,5 kali muatan truk, sehingga biaya angkutan barang bisa lebih murah.
"Saya sudah mengkoordinasikan layanan peti kemas tersebut dengan pemerintah daerah, bahkan Bupati Lombok Barat saya datangi langsung membahas masalah kontainer itu. Demikian juga untuk bertemu dengan Gubernur NTB saya tetap koordinasikan," ujarnya.
Ia berharap para pengusaha di NTB mau memanfaatkan ratusan kontainer yang disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan efisiensi biaya ekonomi yang ditimbulkan akibat distribusi barang yang panjang.
"Kami sudah memperoleh kajian dari Bank Indonesia Mataram, bahwa biaya distribusi barang yang panjang menyebabkan harga barang menjadi mahal. Karena itu diharapkan Pemerintah Provinsi NTB bisa lebih memperhatikan keberadaan kontainer itu," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
