Mataram, 13/5 (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nusa Tenggara Barat H Lalu Syafi'i mengimbau kepada seluruh siswa yang dinyatakan lulus Ujian Nasional untuk tidak melakukan aksi coret-coretan baju seragam karena dinilai mubazir. "Daripada baju seragam yang masih layak pakai dicorat-coret, lebih baik disumbangkan. Masih banyak orang yang membutuhkan," katanya di Mataram, Jumat. Menurut dia, aksi corat-coret pada saat pengumuman kelulusan Ujian Nasional (UN) memang sudah menjadi tradisi para pelajar setiap tahun. Namun, pihaknya mencoba secara perlahan untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Imbauan larangan aksi coret-coretan, kata dia, sudah disampaikan kepada seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Selain imbauan larangan coret-coretan, siswa juga diminta untuk tidak menggelar aksi konvoi kendaraan karena berbahaya bagi keselamatan. "Gubernur NTB juga tidak menginginkan siswa menggelar coret-coretan sambil berkonvoi kendaraan. Siswa diminta untuk lebih fokus setelah tamat dari bangku sekolah terutama bagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi," katanya. Syafi'i juga menegaskan agar setiap sekolah mengumumkan kelulusan siswanya melalui cara-cara yang bisa menghindari aksi coret-coretan seperti mengirim surat secara langsung ke orang tua siswa atau mengumumkan melalui media massa. "Khusus untuk pengumuman kelulusan melalui media massa memang tidak diperbolekan bagi Dinas Pendidikan, karena melanggar Prosedur Operasional Standar (POS) UN, tapi kalau sekolah, bisa-bisa saja," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Ruslan Effendy, mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan tiga cara untuk mengumumkan siswa yang lulus UN yaitu melalui surat pemberitahuan kepada orang tua siswa, melalui media cetak dan media internet. Ketiga cara itu dinilai bisa meminimalisasi aksi corat-coret dan konvoi kendaraan yang memang sulit dihilangkan pada saat pengumuman kelulusan UN SMA/MA dan SMK. "Kami masih pertimbangkan mana yang akan dipakai. Kalau pada tahun lalu, sekolah-sekolah mengumpulkan dana untuk mengumumkan di media cetak lokal. Kemungkinan pola itu akan dipakai lagi tahun ini," ujarnya. Ruslan juga mengharapkan bantuan dari aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penindakan bagi siswa yang melakukan aksi konvoi.(*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026