Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan, penerimaan terpadu anggota Polri until Akpol dan Bintara Tahun Anggaran 2022, dipastikan bersih dan bebas dari KKN serta mengedepankan asas transparansi.
"Proses seleksi verifikasi dan administrasi ini dipastikan bebas KKN," kata Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono dikutip dari keterangan resminya, Rabu.
Untuk menjamin penerimaan calon Polri tersebut, Kapolres langsung turun melakukan pengecekan, peninjauan dan pengawasan terhadap jalannya proses pelaksanaan verifikasi dan administrasi awal di Ruang SDM Polres Lombok Tengah.
Dalam kesempatan tersebut Kapolres Lombok Tengah menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir agar tidak mempercayai calo-calo yang menjanjikan kelulusan, apalagi meminta uang dengan alasan memperlancar proses kelulusan dalam penerimaan anggota Polri.
"Jangan sekali kali percaya dan tergiur dengan janji-janji calo, penerimaan Polri dilakukan secara gratis tanpa ada pungutan biaya," katanya.
Ia juga berpesan kepada peserta untuk percayakan kemampuan kalian kepada diri sendiri, untuk itu persiapkan diri dengan matang, baik secara fisik, mental maupun intelektual.
"Yakinlah bahwa apa yang diniatkan atau dihajatkan dengan sungguh-sungguh pasti akan tercapai dengan tawakkal kepada Allah dan selalu berdoa," katanya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat maupun semua elemen untuk bersama sama mengawasi jalannya penerimaan calon anggota Polri, agar terwujud penerimaan Polri yang bersih dari KKN, sehingga nantinya didapatkan calon calon anggota Polri yang kredibel dan mampu mengemban tugas Polri dengan amanah.
"Kalau ada oknum yang bermain dalam penerimaan anggota Polisi ini mohon dilaporkan," katanya.
Polres Lombok Tengah pastikan penerimaan Akpol 2022 bebas KKN
Salah satu peserta saat mengikuti tes administrasi penerimaan anggota Polri 2022 di Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/4/2022) (ANTARA/Humas Polres Lombok Tengah)
