Medan (ANTARA) - Di tengah hiruk-pikuk politik modern, kita sering menyaksikan pola yang berulang: kekuasaan didahulukan, kapasitas menyusul, itu pun kalau sempat. Jabatan menjadi tujuan, kompetensi diposisikan sebagai pelengkap. Popularitas dianggap cukup menggantikan kedalaman pengetahuan. Dalam suasana seperti ini, menarik membaca kembali bagaimana Al-Qur’an menarasikan kekuasaan Nabi Sulaiman. Ia adalah raja besar, penguasa dengan otoritas luas, bahkan atas angin dan jin. Namun Al-Qur’an tidak memulai kisahnya dari tahta. Ia memulainya dari ilmu.

Tulisan ini tidak membaca kisah Sulaiman secara kronologis, melainkan secara ma‘nawi, yakni, dengan menelusuri struktur makna yang tersebar dalam berbagai ayat. Al-Qur’an sendiri tidak menyusun kisah para nabi secara biografis sistematis seperti kitab sejarah. Ia menghadirkan fragmen-fragmen, potongan-potongan narasi, yang tersebar dalam beberapa surat dengan tekanan pesan yang berbeda. Karena itu, ketika kita menyebut urutan “ilmu, kenabian, kerajaan, lalu kekuasaan atas jin dan angin,” itu bukan urutan mushaf, melainkan urutan epistemologis.

 

Fondasi Ilmu

“Dan sungguh Kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman…” (QS. An-Naml [27]: 15). Ayat ini sederhana, tetapi menentukan. Sebelum kerajaan, sebelum pasukan, sebelum istana dan kemegahan, yang ditegaskan lebih dahulu adalah ilmu. Inilah fondasi epistemologis kekuasaan dalam perspektif Qur’ani yang mengaskan bahwa otoritas lahir dari pengetahuan, bukan sebaliknya.

Ilmu yang dimaksud bukan sekadar kecerdasan teknis. Dalam ayat lain disebutkan, “Lalu, Kami memberi pemahaman kepada Sulaiman (tentang keputusan yang lebih tepat). Kepada masing-masing (Daud dan Sulaiman) Kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya.” (QS. Al-Anbiya’ [21]: 79). Konteksnya adalah sengketa hukum yang memerlukan kebijaksanaan. Sulaiman diberi kemampuan membaca masalah secara lebih tajam dan adil. Artinya, sebelum ia menjadi penguasa besar, ia adalah figur dengan keunggulan intelektual dan moral.

Struktur ini penting. Dalam banyak tradisi politik, kekuasaan sering dianggap sebagai sumber legitimasi: siapa berkuasa, dialah yang menentukan benar dan salah. Al-Qur’an justru membalik logika itu. Legitimasi lahir dari kualitas pengetahuan dan kedalaman hikmah. Kekuasaan adalah amanah yang mengikuti, bukan fondasi yang mendahului.

 

Amanat bersyarat

Sulaiman juga ditegaskan sebagai bagian dari mata rantai kenabian (QS. Al-An‘am [6]: 84). Kenabian memberi dimensi etis-transenden pada kepemimpinannya. Ia bukan hanya raja dinasti, tetapi nabi yang memikul wahyu. Dalam epistemologi Islam, wahyu adalah sumber pengetahuan tertinggi, yang membimbing akal dan mengoreksi hawa nafsu.

Baru setelah fondasi ilmu dan kenabian ditegakkan, muncul dimensi kerajaan secara eksplisit. Sulaiman berdoa, “Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut (dimiliki) oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi” (QS. Shad [38]: 35). Doa ini sering dibaca sebagai ambisi, tetapi ia diawali dengan permohonan ampun. Kesadaran moral mendahului permintaan kekuasaan. Tahta dalam perspektif Sulaiman bukan simbol supremasi diri, melainkan instrumen tanggung jawab. Kekuasaan tidak dipahami sebagai hak, tetapi sebagai amanah. Inilah pergeseran makna yang radikal. Dalam banyak sistem politik, kekuasaan adalah puncak prestise. Dalam kisah Sulaiman, kekuasaan adalah ruang ujian.

Setelah doa itu, Allah menundukkan angin kepadanya (QS. Shad [38]: 36; QS. Saba’ [34]: 12). Jin pun bekerja di bawah perintahnya, membangun gedung-gedung besar dan melakukan berbagai pekerjaan (QS. Saba’ [34]: 12–13; QS. Shad [38]: 37). Ini adalah gambaran puncak kekuasaan material, otoritas yang melampaui batas manusia biasa. Namun setiap kali anugerah itu disebut, selalu ada penegasan implisit: semuanya terjadi dengan izin Tuhan. Kekuasaan Sulaiman bukan otonom. Ia bersyarat. Ia bergantung. Ia tidak absolut.

Di sinilah epistemologi kekuasaan Qur’ani menjadi jelas. Ilmu melahirkan kesadaran batas. Kesadaran batas melahirkan kerendahan hati. Tanpa ilmu, kekuasaan cenderung melampaui dirinya dan menjelma menjadi tirani. Dengan ilmu, kekuasaan mengenali garis demarkasinya. Kesadaran ini tampak ketika singgasana Ratu Bilqis dipindahkan dalam sekejap. Alih-alih membanggakan diri, Sulaiman berkata, “Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur.” (QS. An-Naml [27]: 40). Kekuasaan, baginya, bukan panggung keagungan diri, tetapi cermin ujian moral. Bandingkan dengan figur seperti Fir’aun yang mengklaim otoritas absolut dan menjadikan dirinya sumber kebenaran. Kekuasaan tanpa fondasi ilmu dan wahyu melahirkan kesombongan epistemik. Sulaiman adalah antitesisnya: kekuasaan yang sadar dirinya diuji.

 

Cermin Zaman

Relevansi kisah ini terasa dalam kehidupan kontemporer. Kita hidup di zaman ketika jabatan sering diraih melalui popularitas, bukan kompetensi; melalui kalkulasi elektoral, bukan kedalaman gagasan. Diskursus publik lebih ramai oleh retorika daripada argumentasi berbasis pengetahuan. Dalam situasi demikian, pelajaran dari kisah Sulaiman menjadi refleksi kritis: apakah kita menempatkan ilmu sebagai fondasi, atau sekadar aksesori? Apakah kompetensi menjadi prasyarat kepemimpinan, atau hanya formalitas administratif?

Ilmu dalam perspektif Qur’ani bukan sekadar gelar akademik. Ia mencakup integritas, kemampuan menimbang secara adil, serta kesadaran akan keterbatasan diri. Sulaiman tidak pernah mengklaim otonomi absolut, meskipun memiliki kekuasaan luar biasa. Ia tetap mengembalikan semuanya pada izin Tuhan. Jika fondasi ilmu diabaikan, kekuasaan mudah tergelincir menjadi alat akumulasi kepentingan. Tetapi ketika ilmu didahulukan, kekuasaan berpotensi menjadi sarana kemaslahatan. Peradaban tidak dibangun oleh dominasi, melainkan oleh pengetahuan yang terarah dan etis.

 

Senja Kekuasaan

Adegan wafatnya Sulaiman menjadi penutup simbolik yang kuat. Ia meninggal dalam keadaan bersandar pada tongkatnya, dan para jin tidak menyadari kematiannya hingga tongkat itu dimakan rayap (QS. Saba’ [34]: 14). Kekuasaan yang begitu besar runtuh oleh makhluk kecil. Pesannya gamblang: tidak ada otoritas yang kebal dari kefanaan. Yang abadi bukan tahta, melainkan nilai dan hikmah yang ditinggalkan. Ilmu yang ditanamkan dengan integritas melampaui usia pemiliknya. Kekuasaan, betapapun megahnya, akan berhenti pada satu titik.

Maka “ilmu dulu, kekuasaan kemudian” bukan sekadar slogan moral. Ia adalah prinsip epistemologis yang menentukan arah sejarah. Ketika urutan itu dibalik—kekuasaan dulu, ilmu menyusul—yang lahir adalah kekosongan legitimasi dan potensi penyimpangan. Kisah Sulaiman tidak menawarkan model birokrasi atau sistem politik teknis. Ia menawarkan kerangka etik: kekuasaan harus bertumpu pada pengetahuan dan kesadaran moral. Tanpa itu, ia kehilangan makna batinnya.

Dalam dunia yang semakin kompleks, dengan krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan disrupsi teknologi, kita membutuhkan kepemimpinan yang berakar pada ilmu, bukan sekadar kekuatan. Sebab pada akhirnya, kekuasaan akan berakhir. Tetapi ilmu yang hidup dalam tradisi dan integritas akan terus memberi cahaya, bahkan setelah tahta runtuh dan tongkat patah.

 

*) Penulis adalah Dosen Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara

COPYRIGHT © ANTARA 2026