Proyeksi pengembangan pembangunan daerah pesisir (Minapolitan), seperti Sapi, Jagung, Rumput laut yang pelaksanaannya menitik beratkan pada kerja sama antardaerah se Pulau Sumbawa hingga kini masih belum berjalan.
"Ya memang, saat ini, program kami masih belum berjalan. Tim kesekretariatan belum di SK-kan masing-masing Bupati, karena itu kerja sama. Setiap daerah mengutus perwakilan management di sekretariat bersama. Kami masih menunggu," kata, Lutfi Amir, Manager sekretariat RMPS, kepada Pers, Kamis.
Hingga kini kata, Lutfi Amir belum ada pertemuan antara Bupati dan Wali Kota se Pulau Sumbawa untuk lebih sungguh-sungguh membahas masalah tersebut. Sekretariatan RMPS yang berkedudukan di Kecamatan Poto Tano terlihat kosong tanpa aktivitas.
Pantauan ANTARA di Poto Tano, kondisi gedung yang berdekatan langsung dengan Rumah Potong Hewan (RPH) International terlihat tidak terurus. Fasilitas gedung seperti kaca dan pintu berlahan rusak termakan rayap.
RMPS awalnya diresmikan oleh Menteri Percepatan pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Lukman Edy, tahun 2009 silam. Bersama itu pula, menteri meberikan bantuan fasilitas rumah potong hewan senilai miliaran rupiah.
Ketika itu, Lukman edy berharap setiap daerah di Pulau Sumbawa fokus mengembangkan berbagai sektor minapolitan khsus wilayah pesisir secara terpusat. Tujuannya untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahtaeraan rakyat pesisir.
Berdaasarkan konsep itu pula, maka daerah di Pualu Sumbawa disarankan untuk membentuk Sekretariat bersama melalui wadah RMPS tadi.
Gubernur NTB, TGH.KH. Zainul Majdi, di suatu kesempatan mengatakan, keberadaan RPH dan RMPS di Sumbawa Barat harus dioptimalkan. Pemerintah Provinsi berharap seluruh daerah fokus mempercepat operasioal RMPS.
"Untuk operasional RPH di Poto Tano saya belum dapat laporan. Demikian juga RMPS, sebaiknya itu kita dorong nanti kita dorong para Bupati dan Wali kota untuk selesaikan ini," kata, Gubernur.
(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
