"Faktor lain perlu diwaspadai yang berpotensi memicu inflasi pada 2012 adalah kondisi cuaca kurang kondusif karena akan menekan laju inflasi khususnya dari kelompok bahan makanan," kata Pimpinan Bank Indonesia Mataram HM Junaifin, di Mataram, Selasa.
Menurut dia, perkembangan harga barang dan jasa di NTB sepanjang 2011 yang tercermin dari tingkat inflasi memang cukup menggembirakan, namun kondisi itu bisa berbalik seiring rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) pada 2012.
Ia mengatakan, hingga November 2011, laju inflasi komulatif NTB tercatat 4,8 persen, jauh lebih rendah dibandingkan posisi akhir 2010 yang melonjak sampai 10,08 persen.
Menurut Junaifin, laju inflasi yang relatif rendah pada 2011 dipengaruhi oleh tidak adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan TDL dan BBM, serta terjaganya ekspektasi masyarakat terhadap rendahnya laju inflasi.
Provinsi NTB juga berhasil menjaga produksi pangan, sehingga tetap menjadi sentra produksi pangan nasional pada 2011. Produksi beras meningkat dan surplus sebesar 596.315 ton.
"Terjaganya ketersediaan pangan sejalan dengan upaya penguatan perekonomian dan ketahanan pangan yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program peningkatan produksi Pijar (sapi, jagung dan rumput laut)," katanya.
Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, kata dia, pihaknya akan mengoptimalkan fungsi Kantor Bank Indonesia sebagai fasilitator dan katalisator percepatan pembangunan di daerah terutama di wilayah timur Indonesia, di mana disparitas pertumbuhannya masih cukup besar.
Kantor Bank Indonesia Mataram akan didorong untuk menjalankan fungsinya secara efektif dengan memperkuat jalinan hubungan bersama Pemerintah Provinsi NTB.
Pelaksanaan tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ke depan perlu ditopang dengan sistem informasi harga barang strategis terutama mencakup informasi mengenai produksi dan stok secara nasional.
"Untuk dapat mewujudkan hal tersebut memerlukan komitmen yang kuat dan dukungan dari banyak pihak termasuk dari kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan termasuk Pemerintah Provinsi NTB," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
