WARGA NTB UNJUK RASA ANTIKAMPANYE BUSUK

Senin, 4 Februari 2013 15:20 WIB

Mataram, 4/2 (ANTARA) - Lebih dari 30 orang warga Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar unjuk rasa di depan kantor penyelenggara dan pengawas pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mataram, Senin, yang menekankan gerakan pilkada bersih dan antikampanye busuk.

Unjuk rasa yang dikoordinir Taufik Hidayat dan Ali Meno itu, berlangsung di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB.

Pengunjuk rasa membawa spanduk sepanjang delapan meter untuk ditandatangani pihak yang mendukung gerakan pilkada bersih dan antikampanye busuk itu.

Para pengunjuk rasa itu, merupakan gabungan dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) NTB, Himmah Nahdlatul Wathan (organisasi sayap), dan M16 (kumpulan aktivitas).

Namun, aksi di depan Kantor KPU NTB hanya diwarnai orasi, tanpa tanda tangan spanduk dari komisioner maupun staf kesektariatan yang tidak merespons kedatangan pengunjuk rasa itu.

Massa aksi mengingatkan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga independen yang dipercayakan undang undang menyelenggarakan pilkada agar bekerja secara profesional, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

"Sebentar lagi akan digelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima. KPU dan Bawaslu harus tegas atas apa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Taufik.

Selain mengingatkan, massa aksi juga menyatakan mendukung KPU NTB dalam melaksanakan pilkada yang jujur, adil, dan bersi.

Kepada Bawaslu NTB, diminta untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran/penyimpangan termasuk pada tahapan kampanye.

Ketika unjuk rasa digelar di depan Kantor Bawaslu NTB yang letaknya berhadapan dengan gedung DPRD Provinsi NTB, massa aksi disambut oleh Syamsudin, salah seorang anggota Bawaslu NTB.

Syamsudin bersedia menandatangani spanduk sebagai dukungan terhadap gerakan pilkada bersih dan antikampanye busuk.

"Kami dukung apa yang diperjuangkan adik-adik mahasiswa dan pemuda, tentu kami juga menginginkan pilkada yang bersih dan bebas dari kampanye busuk," ujarnya.

Syamsudin juga mengungkapkan harapan Bawaslu NTB agar mahasiswa, pemuda dan komponen masyarakat lainnya dapat menginfomasikan kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada baik level provinsi maupun kabupaten/kota.

Pilkada di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima, tengah bergulir, dan tahapan pendaftaran pasangan calon dijadwalkan 5-11 Februari 2013, dan tahapan pemungutan suara dijadwalkan 13 Mei untuk putaran pertama dan 22 Juli untuk putaran kedua, yang akan berlangsung di 9.403 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 1.135 desa, 116 kecamatan, 10 kabupaten/kota. (*)