"Namun, deviden sebesar Rp98,1 miliar lebih itu diproses kembali ke bank sebagai setoran modal," kata Komari usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTB, di Mataram, Kamis.
RUPS Bank NTB guna mendengar laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2012 itu dihadiri Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dan para bupati/wali kota atau pejabat yang mewakili, selaku pemegang saham.
Komari mengatakan, total aktiva-pasiva Bank NTB tahun buku 2012 mencapai Rp4,12 triliun, dengan nilai laba setelah dikurangi pajak sebesar Rp170,8 miliar.
Dari laba itu, deviden yang menjadi hak para pemegang saham mencapai Rp98,1 miliar, dan sebear Rp50 miliar menjadi laba ditahan untuk perkuatan modal bank sebagaimana ikhtiar pemegang saham dan manajemen bank.
Namun, sesuai kesepakatan para pemegang saham deviden itu dikembalikan lagi ke manajemen bank sebagai penyertaan modal, untuk memperkuat permodalan guna memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia.
Ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dan PBI Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Berimbang.
"Penguatan modal itu dimaksudkan untuk mencapai modal inti Rp1 triliun dalam dua atau tiga tahun ke depan. Saat ini, modal inti Bank NTB mencapai Rp459,73 miliar lebih," ujarnya.
Menurut Komari, modal inti Bank NTB terus bertambah setiap tahun buku, yakni sebesar Rp248 miliar lebih pada 2008 menjadi Rp266 miliar lebih di 2009, dan berkembang lagi menjadi Rp328,7 miliar di 2010, dan Rp393,67 miliar di 2011, serta menjadi Rp459,73 miliar pada tahun buku 2012.
Deviden untuk pemegang saham Bank NTB juga mengalami peringkatan dari tahun ke tahun, yakni sebesar Rp54 miliar lebih pada tahun buku 2009 menjadi Rp82 miliar lebih pada tahun buku 2010, dan menjadi Rp87 miliar di 2011, dan menjadi Rp98,1 miliar lebih di 2012.
"Jadi, setiap tahun ada peningkatan nilai deviden, namun deviden yang dibagi-bagikan itu berbeda dengan nilai deviden laba yang jumlahnya hampir dua kali lipat dari nilai deviden yang menjadi hak pemegang saham," ujarnya.
Secara umum kondisi keuangan Bank NTB dalam kategori wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemerintah Provinsi NTB merupakan pemegang saham terbesar dalam Bank NTB yakni 47,35 persen, sehingga gubernur merupakan komisaris pengendali.
Saham Pemerintah Kabupaten Dompu sebesar 14,29 persen, Kota Bima 0,68 persen, Kabupaten Bima 3,44 persen, Sumbawa 7,64 persen, Lombok Timur 9,88 persen, Lombok Tengah 5,14 persen, Lombok Barat 5,64 persen, Kota Mataram 3,26 persen dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 2,68 persen.(*)
Pewarta :
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
